Griya Literasi
Pemkot

Admin Judol Salah Satu Pekerjaan yang Menjanjikan ?

Kamis, 23 Mei 2024 16:53 4 menit membaca
PEMKAB MUBA

Sumsel Independen – Pada era sekarang ini orang -orang sangat sulit mencari Pekerjaan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 juta orang pada Februari 2024. Hal ini disebabkan syarat lowongan kerja di Indonesia yang terlalu tinggi, mulai dari syarat Pendidikan yang harus minimal Strata 1, IPK yang yang tinggi dan maksimal umur 25 tahun. Sedangkan umur diatas 25 tahun harus memiliki pengalaman kerja minimal 2-5 tahun. Akibatnya banyak Masyarakat yang tidak mempunyai pilihan lain selain mencari jalan cepat untuk mendapatkan pundi – pundi uang yang banyak untuk bertahan hidup. Salah satu alternatifnya adalah menjadi Admin judi online atau judi slot diluar negeri.

Bagaimana tidak tergiur, Pekerjaan menjadi Admin Judol ini mendapatkan gaji yang fantastis yang bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah, bahkan ada yang mendapatkan gaji berupa dollar. Hal ini yang memicu orang – orang tanpa berpikir panjang mau bekerja menjadi Admin Judol diluar negeri dan mendapatkan gaji yang lumayan bahkan jauh dari UMR di Indonesia. Terdapat tiga jenis Pekerjaan yang ditawarkan pengelola judi online, yakni bagian live chat, marketing dan Search Engine Optimization. Tak khayal mendapat gaji besar para calon pekerja Admin Judol juga sangat dimudahkan untuk berangkat ke negara – negara markas judi online, dari paspor, visa, hingga tiket keberangkatan mereka. Bahkan ada Perusahaan judi online yang memberikan uang saku untuk perjalanan mereka, sangat menggiurkan bukan ?.

Kendati demikian, tidak semua Pekerjaan berjalan mulus. Terkadang, target yang ditetapkan kantor pengelola website judi online terlalu besar. Sehingga, Pekerjaan tidak mencapai target yang berujung pada pemberian berbagai sanksi seperti pemotongan gaji, bahkan mereka diminta untuk menipu pemain judi online yang hendak menyetor uang taruhan atau deposit. Adapula yang berujung penyekapan dan penyiksaan dari para pemilik website judi online. Apalagi, kantor pengelola judi online itu menerapkan pola tukar kepala bagi setiap pekerja yang ingin berhenti. Jika tidak, mereka harus membayar 10 juta sampai 30 juta sebagai denda.

Perjudian online memang sudah beroperasi dari sangat lama, pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilan maupun hukum., serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara, meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari -hari, baik yang bersifat terang – terangan maupun secara sembunyi sembunyi.

Dengan pemberantasan judi online yang terjadi di Indonesia, maka pemilik bisnis judi online memilih upaya lain agar usaha judi onlinenya tetap jalan, yaitu dengan membuka bisnis judi online di beberapa negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Vietnam, Filiphina dan Malaysia dan tentunya dengan merekrut masyarakat Indonesia sebagai pekerja bisnis judi online. Namun karena judi online illegal di Indonesia, maka banyak masyarakat Indonesia yang berangkat ke negara – negara tersebut dengan non-prosedural yaitu menggunakan visa turis.

Pelaksanaan upaya pencegahan pekerja migran Indonesia Non-prosedural telah gencar dilaksanakan sejak diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang pencegahan TKI Non-Prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Namun demikian, kasus-kasus PMI non-prosedural masih tetap marak terjadi di Indonesia karena terbatasnya lapangan kerja yang ada di dalam negeri dan tinggiya tingkat kemiskinan. Sehingga banyak oknum yang melakukan bujuk rayu dan Menjanjikan mereka mendapatkan gaji tinggi dengan mudah jika mengikuti mereka bekerja diuar negeri. Karena banyaknya PMI yang berhasil bekerja diluar negeri dan mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan, maka Sebagian beranggapan bahwa semua bisnis judi online di luar negeri akan sama hasilnya. Dengan mengharapkan hasil yang cepat dan proses yang praktis menyebabkan banyaknya Masyarakat yang rela menjadi PMI Non- Prosedural sehingga berakhir menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Maka diharapkan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan nasib kehidupan para Masyarakat di Indonesia dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membuka pelatihan – pelatihan keterampilan kerja untuk para pencari kerja dan memperbarui syarat-syarat melamar kerja agar lebih mudah dan juga kelayakan gaji yang memadai untuk keberlangsungan hidup Masyarakat Indonesia.

Penulis :
Pelangi Rembulan Permata Hati
Prof. Hj. Isnawijayani, M.Si., Ph.D.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


    MAJALAH TERBARU

    Majalah Independen Edisi LXIII
    Majalah Independen Edisi LXI

    Sponsor

    Wujudkan Supremasi Hukum
    <

    Majelis Dzikir Ustadz H. Hendra Zainuddin

    Bengkel Las Listrik Karya Jaya

    Perumahan

    xBanner Samping
    xBanner Samping
    Beranda Cari Trending Lainnya
    Dark Mode