Griya Literasi
Pemkot

ASN Musi Rawas Diduga Terlibat Kampanye Terselubung, Netralitas Dipertanyakan

Sabtu, 22 Jun 2024 14:31 2 menit membaca
PEMKAB MUBA

Sumsel Independen – Dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat di Kabupaten Musi Rawas. Setelah sebelumnya akun Instagram KPU Musi Rawas diduga menunjukkan dukungan kepada Bupati incumbent, kini dua pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diduga terang-terangan berkampanye mendukung Bupati Ratna Machmud untuk Pilkada 2024 melalui media sosial Facebook.

Kasus ini bermula dari postingan di halaman Facebook “Masyarakat Memilih” yang dipublikasikan pada Jumat (21/06/2024). Postingan tersebut menampilkan foto Bupati Ratna Machmud dan Wakil Bupati Suwarti dengan caption, “Mau Ratna Machmud atau Hj Suwarti Bupati Musi Rawas Periode 2024-2029. Monggo atau Dian Prasetyo”.

Yang mengejutkan, postingan ini mendapat komentar dari akun Facebook Okta Masgud, yang diduga milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas, dan akun Yuni Aryani, yang diduga milik Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Kedua akun tersebut kompak berkomentar “Lanjutkan 2 Periode”.

Sontak saja, tindakan kedua pejabat tinggi tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak. Koordinator Aliansi Pemuda Silampari Bersatu, Alam Budi Kesuma, menyebut tindakan kedua pejabat itu sangat mencoreng integritas ASN dan mencederai prinsip netralitas.

“Tindakan ini sangat mencoreng integritas aparatur negara dan menciptakan preseden buruk bagi netralitas PNS di Musi Rawas. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem yang adil jika pejabat publik terang-terangan menunjukkan keberpihakan? Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujarnya dengan nada tegas kepada media Sabtu (22/06/2024).

Alam Budi Kesuma juga mendesak agar pihak berwenang menindak tegas kedua pejabat tersebut. “Kami mendesak agar Bupati Musi Rawas dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada kedua ASN tersebut. Jangan sampai kasus ini dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PNS diwajibkan untuk bersikap netral dalam segala aktivitas politik. Aturan ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa PNS tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan.

Keterlibatan ASN dalam kampanye politik tidak hanya mencederai prinsip netralitas, tetapi juga mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berjalan adil dan bebas dari intervensi pihak berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat yang diduga terlibat belum memberikan klarifikasi ataupun permohonan maafnya kepada publik. (Den)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


    MAJALAH TERBARU

    Majalah Independen Edisi LXIII
    Majalah Independen Edisi LXI

    Sponsor

    Wujudkan Supremasi Hukum
    <

    Majelis Dzikir Ustadz H. Hendra Zainuddin

    Bengkel Las Listrik Karya Jaya

    Perumahan

    xBanner Samping
    xBanner Samping
    Beranda Cari Trending Lainnya
    Dark Mode