DPRD Sumsel Mulai Bahas 4 Raperda Usulan Legislatif dan 7 Usulan Eksekutif

Sumsel Independen – Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH membuka sidang sekaligus memimpin langsung paripurna LX (60) DPRD Prov. Sumsel dengan agenda Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel, Senin (30/1) pagi.

Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Sumsel

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Prov. Sumsel, Solehan Ismail  merinci  setidaknya ada 11 Raperda yang akan dibahas kalangan dewan  diantaranya 4  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Legislatif meluputi Raperda Tentang Kelestarian Tentang Nilai-Nilai Budaya Dalam Masyarakat, Raperda Tentang Pemanfaatan Alur Sungai Dan Perairan Di Pedalaman, Raperda Tentang Peraturan Distribusi Air Dan Edukasi, serta  Raperda Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel

Sedangkan 7 Raperda lainnya merupakan usulan Pemprov Sumsel  meliputi Raperda tentang penyelenggaraan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Raperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Raperda Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel Tahun 2022-2042, Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sumsel Tahun 2023-2043, Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD  Prov. Sumsel Ta  2022, Raperda Perubahan APBD Prov Sumsel Ta  2023, Raperda Tentang APBD Sumsel  Ta  2024.

Selanjutnya dilakukan penanda tanganan Rancangan Keputusan DPRD Prov Sumsel tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 122 Tahun 2022 tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prov. Sumsel  yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Hj. RA. Anita Noeringhati disaksikan oleh Wagub Mawardi Yahya.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel

Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati menyebut Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diajukan tersebut didasari Perda Prov. Sumsel Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang tata cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Pasal 18 ayat 2 yang menyebut “Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rencana Peraturan Daerah diluar prolegda”.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel

“Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keandaan konflik atau bencana alam akibat kerjasama dengan pihak lain, serta keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya utgensi atas suatu rancangab peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh ketua badan pembentuka peraturan daerah dan kepala biro hukum dan hak asasi manusia. Dan perubahan dan penambahan ini sudah diatur dalam undang-undang,” tutup Anita.

Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekda Prov. Sumsel, Ir. S.A. Supriono, Kepala OPD di lingkungan Prov. Sumsel. (Adv)