DPRD Sumsel Terima Tuntutan Aksi Mahasiswa

Sumsel Independen – Ribuan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Sumatera Selatan berhasil mendesak DPRD Sumsel terkait tuntuan aksi demo mahasiswa di Simpang 5 DPRD Sumsel, Kamis 7 April 2022.

Hal tersebut terlihat saat ketua DPRD Sumsel, Ra Anita Noeringhati mendengarkan aspirasi mahasiswa melalui Video Call menggunkan Ponsel Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mukhamad Ngajib di tengah koordinator masa.

Anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padil mewakili ketua DPRD turun ke lapangan menyambut massa aksi demo mahasiwa dalam tuntutannya.

“Atas nama ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. Ra Anita Noeringhati, saya Mgs Syaiful Padil menandatangani aksi mahasiswa hari ini,” Ujar politis PKS tersebut.

Berikut tuntutan yang dibacakan oleh setiap perwakilan BEM se-Sumsel yang yakni :

1. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk menolak gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

2. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk mensetabilkan bahan pokok dan menjamain ketersedian sembako pada masyarakat.

3. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng.

4. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak aspek yang ditimbulkan lingkungan, hukum, sosiologi, politik dan ekonomi masyarakat.

5. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konfilik agraria yang terjadi di Indonesia.

6. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk menurunkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan menjamin ketersedian bahan bakar minyak yang diperlukan masyarakat.

7. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk menurunkan pajak penambahan nilai.

8. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi melalui Kapolri mendesak pemberhentian kriminalisasi atas aktivis, yakni mencabut status tersangka Haris Azhari dan Fathia serta aktivis lainnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

9. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi untuk evaluasi dan reshuffle jajaran Menteri yang membuat kegaduahan masyarakat.

10. Mendesak Presiden Jokowi dan menuntut President Presiden Jokowi dan wakil presiden Makruf Amin untuk menetapi janji kampanyenya.

11. Mendesak DPRD Provinsi Sumsel untuk melibatkan dan mempersamai Aliansi BEM se-Sumsel dalam menyampikan poin tuntutan ke Pemerintah Pusat. (Ali)