Sumsel Independen – Menjelang tahun Politik keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Selatan sangat penting dalam Pengawasan isi konten siaran baik radio maupun televisi. Untuk itu diharapkan KPID Sumsel terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Bawaslu.
“Sebagai lembaga yang miliki wewenang melakukan Pengawasan terkait dengan konten siaran. Menjelang tahun politik ini, Saya harapkan KPID melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan KPUD,” harap Gubernur Herman Deru saat menerima audiensi Komisioner KPID Sumsel masa bakti 2022-2025, Selasa (23/5).
Herman Deru menambahkan menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, KPID dapat melakukan Pengawasan secara konkrit bersama dengan Bawaslu. Dima media menjadi sarana kampanye bagi calon.
“Pesta demokrasi dulu masih masif menggunakan televisi dan radio 2019. Sekarang sudah bergeser ke medsos, KPID Sumsel harus koordinasi dengan Bawaslu jangan hanya kita jadi bola pengumpan. Yang paling penting kita harusmemonitornya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Gubernur Herman Deru meminta agar KPID Sumsel dapat membuat draf regulasi baru terkait Pengawasan tayangan konten di media sosial.
“Selama ini KPID terpaku penyiaran radio dan televisi karena memang aturannya seperti itu, nah sekarang eranya sudah bergeser kita ingin KPID Sumsel punya ciri khas dan membuat suatu gebrakan yang bisa kita usulkan kepada pihak yang menangani permasalahan ini kita ada Pengawasan yang serupa untu media sosial,” tambah Herman Deru.
Hal tersebut lanjutnya, penting lantaran kemajuan perbangan teknologi yang kian maju, yang membuat masyarakat sering menggunakan ponsel pintar dalam mengakses informasi dan menonton konten hiburan. Dimana pergeseran tersebut memerlukan Pengawasan.
“Para penonton Tv dan radio sat ini kian beralih pada smart phonenya, dari masa transisi dikarenakan kemajuan teknologi itu membuat hal tersebut perlu diawasi. Kita ajukan ajukan surat kepad DPD dan komoisi DPRD yang membidangi hal ini,” ujarnya.
Meski demikian, Herman Deru tetap mengingatkan masukan dan ide yang diajukan harus dengan alasan yang konkret dan argumen yang kuat.
“Menjadi bahan riset dan fikiran kita terlebih dahulu tentunya, yang terpenting ide dan masukan yang ingin kita ajukan memang konkret. Karena memang ditengah transformasi digital saat ini membuat kita menghasilkan regulasi baru dan semoga ini menjadi masukan yang produktif,” ucapnya.
Herman Deru juga ungkapkan apresiasinya kepada kerja KPID Sumsel.
“Saya juga apresiasi kinerja KPID Sumsel yang telah menjalankan tugasnya dimasa bakti ini begitu baik,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPID Sumsel, Hefriady melaporkan kegiatan KPID Sumsel yang telah berjalan selama tahun 2023.
Dimana setelah dilantik Juli 2022, Hefriadi beserta jajaran KPID Sumsel melakukan kegiatan literasi media di sejumlah Kabupaten /Kota di Sumsel.
“Di tahun ini kami telah melaksanakan kegiatan literasi media dan sudah 3 kabupaten yang kita datangi, melakukan riset kepuasan masyarakat terhadap penyiaran di Sumsel dan melakukan pemantauan radio-radio di daerah,” kata Hefriady.
Pada kesempatan itu juga, Hefriady mengatakan KPID Sumsel telah menunjuk gugus tugas untuk melakukan Pengawasan menjelang Pemilu 2024.
“Agenda 2024 program literasi media serentak, melibatkam duta literasi sumsel yang kita harap puncaknya manti akan dibuka langsung oleh Pak Gubernur,” tandasnya.
Turut mendampingi Gubernur Sumsel, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sumsel, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Kurniawan, Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. Sumsel, Rika Efianti. (Ril)
Tidak ada komentar