HeadlineOpini

Hijrah Politik Sebuah Upaya Meredam Situasi yang Sedang Membara

KONSTELASI politik tanah air saat ini sedang dalam suasana yang tidak kondusif, sebut saja tindakan demonstrasi yang dilakukan sebagian masyarakat Papua di wilayahnya sendiri beberapa hari ini sebagai sebuah implikasi dari tindakan sekelompok masyarakat yang sengaja memperkeruh suasana yang sudah kondusif yang tereduksi ke dalam tindakan penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu yang lalu.

Dalam situasi semacam ini dan dihubungkan dengan gencar-gencarnya umat Islam melakukan peringatan 1 Muharam sebagai pertanda perpindahan dari tahun 1440 ke 1441 H; penting sekali untuk menelusuri kembali peristiswa hijrah itu sendiri yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah di tahun 622 M. Hijrah Nabi Muhammad dalam faktanya tidak hanya hijrah bersifat fisik, melainkan lebih dari itu sebagai sebuah mata rantai gerakan reformasi mental dan etika social. Jika di Mekah wacana ke-Islaman lebih menitikberatkan pada aspek keimanan, maka ketika di Madinah Rasulullah membangun etika social. Makanya pada saat beliau tiba di Yatsrib, beliau mengubahnya dengan sebutan Madinah. Kata madinah seakar dengan madani, yang secara etimologis kata “madani” bisa diperhadapkan dengan kata “badawi”, yang berarti nomad. Masyarakat nomaden yang hidupnya selalu berpindah-pindah yang mengadalkan kekuatan fisik untuk melawan ganasnya alam ataupun dalam menghadapi musuh. Implikasinya masyarakat nomad tidak pernah meninggalkan kultur atau peradaban.

Pentingnya pengungkapan kembali peristiwa hijrah tersebut agar semangat keberagamaan (ke-Islaman) dan ke-Indonesiaan segera terealisir, terutama di republic yang sedikit tengah menanas ini. Hal ini terungkap dalam pembukaan UUD 1945; “upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social”.

Baca Juga :   Muba akan Berhadapan Dengan Muara Enim di Laga Final Sepakbola

Paragrap di atas yang merupakan sebuah cita-cita yang luhur untuk saat ini seaka-akan terlupakan. Sebab, hampir seluruh elit politik dan sebagian masyarakat kita selalu terjebak pada kehidupan sektoral, yang selalu memposisikan dirinya dan kelompoknya paling benar. Oleh karena itu, pilihan agenda politik untuk saat ini harus menjadi prioritas yaitu “hijrah politik” yang menjadi sebuah keharusan untuk dikampanyekan oleh, dari dan untuk semua lapian masyarakat. Sebab, kita tidak ingin terjatuh lagi ke dalam “Negara buruk” dan distrust society, kesadaran bahwa musuh kita datang dari berbagai penjuru dan beragam bentuk. Secara personal, musuh kita dapat dikategorikan menjadi dua; person baru bermental lama dan person lama berwajah baru, dan ini muncul di ruang public. Secara institusional, berupa birokrasi yang tidak efisien dan bahkan feodalis. Sedang dari luar berupa idiologi neo-kolinialisme dan orientalisme. Sementara dari kalangan elite adalah munculnya distrusted liader karena tidak komponen, tidak memiliki integritas dan tidak punya visi ke depan.

Kesadaran akan musuh bersama yang terpetakan mengharuskan bangsa ini dituntut untuk menjadi high trust state and society. Sebuah bangsa yang cepat menyadari kesalahan masa lalu dan meninggalkannya untuk membangun sumber daya alam, sumber daya manusia dan bahkan social capital, secara kontinyunitas dan bergerak cepat. Tanpa adanya kemauan untuk berhijrah, kita akan kembali hidup dalam politik “jahiliah”. Politik yang menghasilkan struktur dan culture yang lemah sehingga tidak bermanfaat sama sekali.

Baca Juga :   Jelang Idul Fitri, Bupati DRA Bagikan THR kepada Tukang Becak, Ojek, Parkir dan Dhuafa

Kita tahu, apa yang tengah kita hadapi saat ini, yaitu sebuah zaman yang bermilyar kecepatannya. Dengan kecepatan semacam itu mungkin saja sebuah bangsa menjadi mempat menjadi status quo dan kemudian secara perlahan-lahan mulai membusuk. Kegalan menyelesaikan beragam persoalan yang tengah terjadi saat ini akan berimplikasi pada menumpuknya seluruh persoalan bangsa hingga ssuatu ketika meledak lebih dahsyat lagi.

Lalu, bagaimanakah umat beragama terutama umat Islam harus berkarya di tengah-tengah kehancuran Islam politik dan memudarnya etika kepemimpinan serta merosotnya moralitas politik elit dan masyarakat saat ini. Jawabnya, pilihan yang harus dilakukan adalah kehati-hatian, cermat dan rasional. Sebab, bila dilakukan secara semberono dan tergesa-gesa, kita akan mengalami kejatuhan kembali untuk kesekian kalinya dan menemukan kegagalan. Bersifat adhoc, karikaturis, pongah, bervisi pendek, beraga agenda dan gagap (reaktif), dan hal-hal semacam itu untuk saat ini sedang menggejala di kalangan elit politik dan komunitas tertentu.

Politik ketergesah-gesahan akan melahirkan kegagalan, sebagai sebuah implikasi Islam politik masa lampau yang saat ini telah kita terima sebagai sebuah warisan dari kaum tua. Sekalipun mereka telah berhasil memimpin ormas, komunitas yang bersifat ke-Islaman, namun tidak menghasilkan Indonesia yang beradab. Apalagi untuk menciptakan dan mengubah insan Indonesia yang handal yang siap bersaing di era global. Karenanya diperlukan hijrah baru dalam berpolitik dan ber-Islam.

Baca Juga :   Herman Deru Dukung Pemkot Palembang Benahi Infrastruktur

Proses hijrah politik ini tentu saja harus dimulai dengan “politik ingatan”, yang merupakan usaha sadar dan bersifat kreatif untuk selalu mengingat bahwa, perjuangan melawan kezaliman adalah perjuangan ‘ingatan melawan lupa’. Kita tidak boleh lupa, melainkan harus selalu ingat akan kesalahan politisi masa lalu, serta berbagai peninggalan rezim jahat sebelumnya agar mampu melahirkan rezim demokratis yang mempunyai visi ke depan. Sebuah rezim yang menitikberatkan pada adanya kontrak social politik, menyediakan jaminan bagi pembudayaan masyarakat politik, dan distribusi keadilan secara merata, antar pemerintah dan rakyat. Sebuah rezim yang mempertemukan kebebasan subjektif dan kebebasan objektif, sehingga melahirkan public sphere bagi perdebatan-perdebatan rasional. Sebuah rezim yang mengayomi semuah entitas secara adil, menciptakan masyarakat sejahtera, menegakkah hukum dan menjadi Negara yang dicita-citakan oleh banyak orang juga para pendiri bangsa. Sebuah rezim yang tidak hanya menampilkan actor elit kaya, tetapi mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera juga mendorong keberlangsungan agama yang menyejahterakan umatnya. (Dikutip dari akun facebook Dr Rifai Abun M.Hum)

Sumsel Independen

Redaksi Sumselindependen.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button