Kenalkan Objek Pengelolaan dan Penyediaan Listrik di Wilayah Palembang

Sumsel Independen – Dengan mengajak pihak Ombudsman Sumsel, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu lakukan pengunjungan objek-objek terkait proses bisnis penyediaan listrik PLN di seputaran wilayah kota Palembang.

Diketahui, dalam kunjungan tersebut, nampak diikuti oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, SH. M.Hum, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Sumsel, R Vishnu Kumoro, SE beserta Asisten Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Sumsel, Agung Pratama, S.Sos. M.Si.

Sementara, dari tim PLN itu sendiri diikuti oleh Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palembang, Nanang Prasetyo, Manager Sub Bidang Komunikasi, Bakri serta Manager Sub Bidang Revenue Assurance&Mekanisme Niaga, Supatmo Injoyo.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, SH. M.Hum., menyampaikan, bahwa Ombudsman mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

“Dalam memenuhi fungsi dan kewenangannya tersebut, Ombudsman memerlukan informasi dari penyelenggara pelayanan publik terkait proses bisnis yang dilaksanakan, sehingga Ombudsman bisa menjelaskan kepada publik apabila terdapat keluhan dan pertanyaan terkait pelayanan yang disediakan,” kata Adrian di Aula Rapat PLN UPDK Keramasan, Rabu (19/02).

Ia juga memiliki harapan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk mulai merubah mindset agar bisa memberikan pelayanan terbaik bahkan melebihi ekspektasi pelanggan.

Menurutnya, dalam era keterbukaan saat ini, pelayanan yang terbaik harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada pelanggan.

Selain itu, pihaknya juga menilai bahwa saat ini PLN telah banyak berbenah, berbagai perbaikan pelayanan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, namun semua hal tersebut merupakan proses yang diharapkan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

“Kami mengapresiasi keterbukaan informasi dan respon cepat PLN selama ini dalam menanggapi keluhan atau laporan yang disampaikan. Termasuk hari ini dimana kami bisa melihat bagaimana proses bisnis PLN dilaksanakan dalam menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Manajer UP2B Sumbagsel, Hasanuddin menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Pengaturan Beban Sumbagsel bertugas mengatur penyaluran energi listrik dari pembangkit-pembangkit di sistem interkoneksi sumatera.

Ia memjelaskan, dalam pelaksanaan pengendalian beban kelistrikan, pengaturan beban dilakukan oleh Pusat Pengatur Beban yang mengendalikan pasokan daya listrik dari seluruh pembangkit sesuai kebutuhan beban pelanggan di seluruh wilayah kerja Regional Sumatera.

“Di Tahun 2019, pertumbuhan beban kelistrikan di Sumatera Selatan tumbuh sebesar 2,7 persen, dimana saat ini Beban Kelistrikan di Sumsel sebesar 2.039 MW yang tersebar di 68 Gardu Induk (GI) dengan kapasitas total Trafo GI sebesar 7.426 MVA. Dengan beban tersebut, PLN Memiliki daya mampu netto (DMN) sebesar 3.107 MW, sehingga ketersediaan pasokan listrik di Sumsel dalam kondisi sangat cukup,” paparnya.

“PLN telah menggunakan teknologi Supervisory Control And Data Acquisition_ (SCADA) sehingga pengendalian pasokan listrik ke sebagian besar jaringan dapat dilakukan secara _remote_,” ucap Nanang.

Kunjungan ke proses bisnis PLN dilakukan mulai dari Unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Keramasan yang memasok 80 Megawatt (MW) listrik ke sistem Kota Palembang. Selanjutnya dilanjutkan ke Unit Pelaksana Pengaturan Beban (UP2B) yang mengatur penyaluran daya listrik di wilayah Sumatera Selatan. (ril)