Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel Siap Perjuangkan Ratusan Guru Honor Yang Tak Bisa Daftar P3K

Sumsel Independen – Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima 117 Guru Honor Prioritas Ketiga (P3) bertempat di Kantor DPRD Sumsel, Selasa (22/11/2022).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Antoni Yuzar, SH. MH mengatakan, ini adalah audiensi para guru yang tidak bisa mendaftar di aplikasi website pendaftaran P3K. Mereka terhambat di akun begitu mendaftar tidak bisa karena tidak linier.

“Karena bidang mengajar itu berbeda dengan yang dibutuhkan. Disini ada 117 guru yang telah mengabdi ada yang puluhan tahun. Mereka tidak bisa lanjut mendaftar apalagi untuk mengikuti tahap berikutnya,” ujarnya.

“Mereka datang ke sini ke wakil rakyat untuk menyampaikan masalahnya, aspirasinya kepada kita. Sebagai wakil rakyat kita menerima dan menyerap aspirasi mereka dan akan kita sampaikan kepada instansi lembaga berwenang pasti melalui DPRD Provinsi. Jadi rapat hari ini hanya menyerap, mendengar tapi tidak bisa memutuskan apa-apa. Karena kita menampung, menerima dan menindaklanjuti dan akan disampaikan ke BKN, ke Kementerian yang bidang penerimaan P3K ini,” katanya.

“Mereka yang tidak linier ini berharap agar diikutsertakan dalam observasi penerimaan P3K dan mereka ini sudah sangat berjasa, ada yang sudah puluhan tahun mengajar. Sementara yang linear mungkin baru setahun atau dua tahun sudah bisa ikut P3K. Mereka yang ikut tes belum tentu langsung diterima tapi paling tidak sudah ada harapan,” tuturnya.

“Kehadiran guru-guru disini ada 117 orang dari Priotigas Ketiga, yang tidak bisa meneruskan mendaftar ke akun karena dianggap tidak linier bidang yang diajar tidak sesuai yang dibutuhkan,” tambah Antoni.

Lebih lanjut Antoni menuturkan, mereka ini tidak tahu persyaratannya harus linear. Mereka pikir persyaratannya harus punya pengalaman kerja itu yang paling berharga, karena mereka telah mengajar puluhan tahun. “Tapi ternyata harus linear,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Negeri dan Swasta Nusantara Hasna menuturkan, kedatangan pihaknya ke DPRD Provinsi Sumsel untuk menyampaikan aspirasi kalau Guru Honor Prioritas Ketiga (P3) yang tidak bisa buka akun aplikasinya itu supaya bisa dibuka supaya bisa ikut observasi.

“Kalau bisa kita minta supaya dibuka akunnya itu dengan tidak melihat lagi mata pelajarannya tidak melihat linear atau tidak liner tapi harus bisa langsung. Jangan sampai kuota 3500 itu mubazir, tidak terisi,” katanya.

“Kita minta supaya DPRD Provinsi Sumsel cepat menyampaikan aspirasi kami ke pusat. Sebelum observasi tanggal 27 sampai 28 November ini. Semoga saja semangat semuanya, harapan kita bisa terwujud,” tandasnya. (Ril)