Griya Literasi
Pemkot

Mantan Kadis PMD Muba Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa Senilai Rp27 Miliar

Selasa, 11 Jun 2024 14:47 2 menit membaca
PEMKAB MUBA

Sumsel Independen – Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan memeriksa Richard Cahyadi, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin, pada Senin (15/01/2024). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Dinas PMD Kabupaten Muba tahun anggaran 2019-2023 yang merugikan negara sebesar Rp27 miliar.

Richard Cahyadi tiba di kantor Kejati Sumsel dengan mengenakan kemeja batik dan celana hitam. Ia terlihat membawa sejumlah berkas dan tergesa-gesa memasuki ruang pemeriksaan.

“Tadi saya mendapatkan informasi dari Pidsus Kejati, hari ini benar ada agenda pemeriksaan saksi dengan inisial RC dan HF,” ungkap Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, kepada awak media.

Pemanggilan Richard berdasarkan Surat Panggilan Saksi bernomor: SPS-743/L.6.5/Fd.1/06/2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Sumsel melalui Aspidsus Abdullah Noer Deny.

Vanny menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih berlangsung. “Sekarang masih pemeriksaan saksi dan terus berjalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena masih proses pemeriksaan saksi-saksi,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi ini telah menyeret dua nama sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah MA, Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN), yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05/L.6.5/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2024.

Tersangka kedua adalah Riduan, Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Dinas PMD Muba, yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024. Saat ini, Riduan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” ujar Vanny.

Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa lebih dari 87 saksi dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp27 miliar ini. (DN)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


    MAJALAH TERBARU

    Majalah Independen Edisi LXIII
    Majalah Independen Edisi LXI

    Sponsor

    Wujudkan Supremasi Hukum
    <

    Majelis Dzikir Ustadz H. Hendra Zainuddin

    Bengkel Las Listrik Karya Jaya

    Perumahan

    xBanner Samping
    xBanner Samping
    Beranda Cari Trending Lainnya
    Dark Mode