Mawardi Yahya : Pemprov Sumsel Sinergi Dengan TPID Menyiapkan Langkah Konkrit Atasi Inflasi di Daerah

Sumsel Independen – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya secara virtual  bertempat di Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (18/8) mengikuti  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022  bersama Presiden Joko Widodo.

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Jokowi tersebut mengambil  tema : “Sinergi Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”  langsung dari istana Presiden  yang juga melibatkan peserta rakor   seluruh Gubernur, Bupati/Walikota,  se Indonesia.

Presiden Jokowi  dalam arahannya  mengingatkan seluruh Kepala Daerah  untuk jeli  dalam melihat semua persoalan  yang  terjadi dilapangan  terutama yang memicu terjadinya inflasi di daerah.

“Inflasi ini merupakan persoalan yang menjadi momok bagi semua negara di dunia, karena itu Saya menghimbau seluruh kepala daerah  untuk mengetahui persoalan dilapangan yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya masing-masing,”  tegas  Presiden.

Presiden mengungkapkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia salah satunya menjaga kestabilan  harga bahan pokok agar  angka inflasi nasional dan di daerah stabil. Oleh karena itu ia menekankan semua pihak tidak bekerja dengan standar dalam menangani Inflasi.

“Kita tidak bisa hanya bekerja dengan standar-standar saja, karena ini persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi prcepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Karena itu jalinlah sinergisitas yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. TPID menjadi pihak yang paling berperan dalam hal ini,” imbuhnya.

Presiden  juga  memerintahkan  pemerintah daerah untuk menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya. Untuk itu   Presiden  berjanji akan memberikan  payung hukum,  dengan memerintahkan  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  membuat regulasinya.

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan   surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” katanya dalam Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden tersebut.

Menurut Presiden, hal itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok pangan, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar.

Presiden meyakini inflasi berhasil ditekan di bawah 3 persen jika semua pihak sinergi.

“Kita harus optimis inflasi mampu kita tekan sampai angka tiga persen jika semua pihak mampu bersinergi dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Waluyo melaporkan  tingkat inflasi di Indonesia per Juli 2022 mencapai 4,94 persen melebihi batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.

“Hal itu disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan yang bergejolak mencapai 11,47 persen melampaui proyeksi 5-6 persen,” ucap Perry.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya  usai menghadiri Rakor ini menegaskan, Pemprov dan Kabupaten Kota di Sumsel akan terus sinergi dengan   Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID   akan terus   memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi di daerah.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama dengan Pemprov dan Kabupaten/kota di Sumsel akan terus bekerja memantau di lapangan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Salah satu langkah konkrit kita dalam hal mengendalikan inflasi melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Terus akan kita masifkan  hingga ke pelosok daerah,” tandasnya. (Al/*)