Memahami Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Sumsel Independen – Ketika mendengar istilah Akuntansi yang terpikirkan oleh kebanyakan orang adalah terkait dengan angka-angka dan memusingkan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dengan kegiatan Akuntansi. Semua organisasi melaksanakan kegiatan Akuntansi, baik organisasi kemasyarakatan, perusahan swasta, dan Instansi Pemerintah. Bahkan sampai level paling sederhana, dirumah tangga kita masing-masing sebenarnya juga menerapkan Akuntansi walaupun tanpa kita sadari.

Akuntansi dapat diartikan sebagai kegiatan mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi. Sedangkan menurut American Accounting Association(AAA) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.  

Akuntansi memiliki beberapa cabang ilmu diantara yaitu: Akuntansi keuangan (financial accounting), Akuntansi sosial (social accounting), Akuntansi biaya (management), Akuntansi manajemen (management accounting), dan Akuntansi sektor publik. Instansi pemerintah termasuk dalam kategori kelompok Akuntansi sektor publik.

Lembaga sektor publik memiliki beberapa kesamaan dengan lembaga swasta yaitu keduanya memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai tujuannya. Tetapi untuk tugas tertentu ada peran dari sektor publik yang yang tidak bisa digantikan oleh pihak swasta yaitu fungsi pemerintahan. Pemerintah menerapkan akuntasi sektor publik sebagai rangkaian proses pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).

Laporan keuangan pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, maka harus disusun dengan baik dan benar serta menyajikan semua informasi yang dibutuhkan oleh semua stakeholder. Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

Secara sederhana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terbagi menjadi dua subsistem yaitu:

b) Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik negara

2) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)digunakan oleh Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara dan sekaligus sebagai Pengelola Kas Negara. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terdiri dari:

g) Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (SA-BSBL)

h) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)

i) Akuntansi Badan Lainnya

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)memiliki banyak subsistem dibanding dengan  Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Hal ini karena SAI hanya digunakan untuk mengelola satu kementerian/lembaga, sedangkan SA-BUNdigunakan untuk semua keperluan negara. Pada akhirnya laporan keuangan yang berasal dari sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) akan dikonsolidasikan menjadi satu laporan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)memerlukan sistem Akuntansi dan IT bases system yang agak rumit, oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki pengetahuan tentang Akuntansi serta familiar dengan berbagai macam aplikasi. Sebaik apapun sistem dibangun, tetapi apabila sumber daya manusianya tidak mampu melaksanakan dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan optimal.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diselenggarakan dengan tujuan agar Laporan Keuangan Pemerintah menyajikan informasi yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Harapannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat dipergunakan oleh semua stakeholder dengan baik dan benar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga

Apriyadi Dinobatkan Birokrat Peduli Pers oleh PWI Sumsel

3 minggu lalu

PWI Sumsel Nobatkan Pj Bupati Apriyadi Birokrat Peduli Pers

3 minggu lalu

Penulis:

Abdul Mufid, S.E., M.Ec.Dev

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

E-mail: [email protected]