Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Berdampak Bagi Umat

Sumsel Independen – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Sumatera Selatan hingga saat ini masih terus menjadi Polemik, berbagai keinginan pelenggaraan tersebut untuk diundur terus diserukan oleh sebagian tokoh politik.

Seperti yang ditegaskan oleh Tokoh Politik Sumatera Selatan, Ramlan Holdan, bahwa tahapan kampanye dinilai dapat menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19 dalam Pilkada Serentak tahun ini.

“Akan banyak yang terjangkit corona, mulai dari tahapan, pencoblosan hingga hari penghitungan,” kata Ramlan Holdan dalam kegiatan Diskusi Publik bertemakan Efektiviras Pilkada Serentak di Tengah Pandemi yang diadakan di Om Ndut Cafe Palembang serentak dengan kegiatan HUT Media Online Pelita Sumsel ke-4, Kamis (15/10).

Masih dikatakannya, jika penyelenggaraan Pilkada tersebut masih akan terus dilanjutkan, banyak kerugiaan yang akan didapatkan, baik bagi partisipan, tim pemenangan ataupun bagi para Calon Kepala Daerah itu sendiri.

“Jika akhir Oktober jumlah pasien meningkat maka Presiden harus mengambil sikap untuk menunda Pilkada demi menyelamatkan umat manusia,” ujarnya.

Ketua KPU Sumsel, Kelly Maryana mengungkapkan, bahwa berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Namun, dalam hal ini, pihaknya terus berkomitmen selaku pelenyenggara untuk tidak nenunculkan apa yang ditakutkan dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Pilkada harus dipersiapkan secara matang, tantangannya memang banyak sekali dan perlu strategi khusus dalam penyelenggaraab Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini. Kami sebegai penyelenggara akan tetap menekankan terkait kepatuhan protokol kesehatan,” kata Kelly.

Dirinya juga berharap, para rim pemenangan dapat memanfaatkan teknologi seperti Facebook, instagram dan media sosial lainya untuk melakukan sosialisasi.

“Tantangan yang paling berat yaitu penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini. Dan pastinya juga kita terus berupaya agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak akan dijadikan klaster baru penyebaran covid 19 di pilkada ini,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial Politik, Bagindo Togar mengungkapkan, bahwa untuk penyelenggaraan Pilkada yang masih akan tetap diselenggarakan Desember mendatang, dinilai dapat berpengaruh pada elektabilitas pemilih.

“Jangan berharap kalau tinggat partisipasi pemilih ini akan tinggi, karena saya pesimis. Angka 74 hingga 77 persen ini nyaris mustahil untuk direalisasikan. Maksimalnya paling 60 persen dari 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada ini ,” pungkasnya. (Cak_In)