Nasdem Sebut PBNU Tidak Berhak Melarang Warga NU Dalam Menentukan Arah Dukungan Politik

Sumsel Independen – Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi, mengeluarkan tanggapannya terkait pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang meminta tak satu pun bakal Capres mengatasnamakan NU di Pilpres 2024.

Dalam pernyataannya Gus Choi menegaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah dukungan politik mereka.

Baca Juga

Bawaslu OKU Selatan Harapkan Dukungan dari Media Sukseskan Pemilu

2 hari lalu

Dukung Prabowo-Gibran, Bobby Nasution Resmi Dipecat PDIP

2 minggu lalu

“Warga NU bebas, mau ke mana bebas. Jadi PBNU enggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, enggak ada larangan, itu bebas,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia

Gus Choi juga menjelaskan adanya dua istilah dalam NU yaitu NU struktural dan NU kultural. NU kultural, yang dikenal dengan sebutan warga Nahdliyin, memiliki izin untuk berpolitik.

“Kalau kultural itu disebut warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin itu diperbolehkan,” kata Gus Choi, Selasa (5/9/2023).

Baca Juga

ESP Nyatakan Kesiapannya Maju di Pilgub Sumsel 2024

3 minggu lalu

Sapriadi Syamsudin Nyatakan Kesiapannya Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat OKU-OKU Selatan

1 minggu lalu

Dengan demikian, warga Nahdliyin memiliki kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas politik, termasuk mendukung partai politik atau bergabung dalam koalisi yang mendukung bakal Capres-cawapres di Pilpres.

Gus Choi menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam sembilan pedoman berpolitik warga NU, di mana salah satunya adalah berpolitik untuk moralitas dan kemaslahatan yang dilakukan dengan akhlakul kharimah. Dalam konteks ini, ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas Cak Imin, pemimpin partai yang berasal dari NU.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, telah meminta agar tidak ada calon presiden atau wakil presiden yang mengatasnamakan NU di Pilpres 2024. Ia menekankan bahwa para calon harus berfokus pada kredibilitas dan perilaku mereka sendiri, bukan mengandalkan nama NU.

“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU,” kata Gus Yayha di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Gus Yahya juga menegaskan bahwa warga NU yang mencalonkan diri di Pilpres 2024 harus melakukannya melalui partai politik, bukan melalui organisasi yang dipimpinnya. Ia juga membantah klaim bahwa beberapa calon telah mendapatkan restu dari para kiai NU, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden dalam konteks NU.

“Kalau ada klaim kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden,” ujarnya. (Ali/net)