Himbauan Vaksin Booster

Banner Abdullah Taufik

Gasra Selalu Optimis Terus Berproses Menuju Sukses

Dirgahayu Kabupaten Musi Banyuasin ke 66 Tahun
Pemerintah Daerah

Palembang Usulkan 1.129 Unit Bantuan Pembangunan Rumah untuk MBR

Sumsel Independen – Guna memastikan kesiapan daerah, khususnya kota Palembang dalam penerimaan rencana bantuan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kementerian PUPR melalui Kepala Satuan Kerja (Sarker) Penyediaan Rumah Swadaya (PRS), Serdju Bindarum sengaja kunjungi Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Senin (13/07).

Dikatakan Serdju, bahwa terdapat beberapa unsur yang masuk dalam kategori masyarakat penerima bantuan tersebut, seperti para pegawai daerah yang berpenghasilan rendah, petugas kebersihan, tukang ojek ataupun para guru honorer di lingkup Pemkot Palembang.

“Untuk total kuota usulan Walikota Palembang sendiri tadi sebanyak 1.129 dengan persyaratan memiliki legalitas tanah. Kalau dia hak waris, harus ada pernyataan warisnya. Kalau memang tidak ada keterangan warisnya, harus ada keterangan dari desa atau Kelurahannya,” kata Serdju.

Ia juga menjelaskan, selain persyaratan legalitas tanah, masyarakat juga diwajibkan memenuhi standar status Kepala Keluarga (KK), yaitu masyarkat yang berada dalam satu rumah bersama KK yang lainnya.

Baca Juga :   Puluhan Tim Sepak Bola dari Berbagai Kabupaten Kota Ramaikan Lapangan Musi Landas

“Karena pembangunan rumah ini dalam rangka niatnya melepaskan Kepala Keluarga (KK) dari satu rumah yang diisi oleh beberapa KK, dan mereka inilah yang berhak untuk mendapatkannya program pembangunan baru,” jelasnya.

“Jadi intinya ini bantuan untukmasyarakat berpenghasilan rendah yang dalam satu rumah terdiri dari beberapa KK,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Affan Mahalli juga menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini masih melakukan proses penyeleksian kriteria penerima manfaat tersebut, baik dari kelayakan ataupun identitas.

“Ini akan didahulukan dari data Backlog, seperti didalam satu rumah itu ada tiga Kepala Keluarga atau lebih dari tiga KK. Itulah yang akan kita lepaskan,” singkatnya. (ky/ril)

Hj. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button