PB PON Tak Transparan, Walikota Jayapura Tolak Jadi Tuan Rumah PON XX Papua

Sumsel Independen – Walikota Jayapura Dr Benhur Tommy Mano, dengan tegas menolak Kota Jayapura menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 karena tak ada keterbukaan pengelolaan dana dari Pengurus Besar (PB) PON. Transparansi itu terkait sub penyelenggara PON dalam rapat pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berlangsung selama 4 hari di Kota Jayapura.

“Dalam empat hari saya bertemu dengan PB PON untuk rapat menyusun RKA. Karena kita sebagai penyelenggara, maka PB PON harus serahkan penuh bagian akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada Pemerintah Kota Jayapura. Jangan mereka tahan-tahan, karena kita yang selenggarakan kegiatan besar ini (PON XX). Tapi sayangnya tidak ada sama sekali keterbukaan soal DPA dari bidang I sampai dengan bidang IV,” ungkap Walikota Dr Benhur dengan tegas di Jayapura.

Menurut Benhur yang juga Ketua Sub PB PON kota Jayapura, DPA itu seharusnya dibuka secara transparan. Walaupun sudah ada kegiatan yang dilelang, menurut BTM pihaknya tak akan mengganggu hal itu, melainkan melanjutkan. Namun, menurut dia, ada pos anggaran yang semestinya digeser kepada kota sebagai pihak penyelenggara, seperti persiapan umbul-umbul dan lainnya.

“Seharusnya ada keterbukaan. Tak jadi masalah jika pihak Pemprov sudah tangani, yang penting DPA itu dibuka, ada 16 bidang itu, harus dibuka secara transparan kepada pihak Pemerintah Kota,” ungkap Benhur.

Menurut BTM dalam PON XX Papua kali ini terdapat 15 Venue dan 16 Cabang Olahraga dan kota serta kabupaten Jayapura yang terbanyak.

“Kita ada 15 Venue dan 16 cabang olahraga. Yang paling banyak adalah kita di kota dan Kabupaten Jayapura. Tidak mungkin kan kota dan kabupaten Jayapura hanya dikasih anggaran Rp75 miliar, sedangkan Mimika dan Merauke dikasih Rp200 miliar,” ujarnya.

Atas hal tersebut maka menurut Benhur dirinya selaku Walikota mengambil keputusan tegas untuk tidak menjadi tuan rumah. Di mana semua penyelenggaraan diserahkan kepada PB PON agar pihaknya tidak mendapat sorotan dari Mendagri dan Presiden Joko Widodo.

“Makanya saya ambil keputusan tegas seperti ini, biar Kota Jayapura tidak menjadi tuan rumah, kami serahkan semuanya kepada PB PON. Supaya saya jangan disoroti oleh Mendagri dan Presiden Joko Widodo,” tutupnya. (Al)