Himbauan Vaksin Booster

Gasra Selalu Optimis Terus Berproses Menuju Sukses

Himbauan Pemkab Muba Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
Opini

Peduli Disabilitas Bukan Hanya Dengan Pendekatan Kharitas

Sumsel Independen – Tanggal 3 Desember yang lalu telah diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI). Secara Nasional dan regional juga dilaksanakan seremoni memperingati HDI tersebut.

Tak luput, Provinsi Sumatera Selatan juga kota Palembang melakukannya dalam Internasional Day of People With Disabilty, tetapi bentuk respon Pemerintah maupun publik terhadap para saudara kita penyandang disabilias di daerah ini kenyataannya masih sangat jauh dari yang seharusnuya, apalagi bila mengacu kepada UU No 6 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang intinya mengatur tentang pendataan dan perlakuan Pemerintah beserta masyarakat kepada para kaum difabel.

Realitas yang ada masih banyak ruang publik, seperti infrasruktur jalan raya, jembatan penyeberangan, gedung-gedung Pemerintahan, sekolahan, kampus, Pusat keramaian belanja, sarana-prasarana transportasi dan lain sebagainya dilengkapi secara layak bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah dan elemen masyarakat lainnya terkesan seadanya alias mengedepankan sikap Kharitas (berbelas kasihan) ketika berinteraksi dengan saudara saudara kita para difabel. Sepantasnya, Pemerintah dan para publik daerah ini seharusmya dapat lebih serius, bertanggung jawab dan komprehensif menunaikan peran juga kewajibannya dengan memperhatikan secara seksama apakah ragam fasilitas bagi penyandang disablias telah layak tersedia disemua ruang publik, sehingga memudahkan mereka dalam beraktifitas, berimprovisasi serta berekspresi setara dengan anggota ataupun kelompok sosial masyarakat lainnya.

Baca Juga :   Hijrah Politik Sebuah Upaya Meredam Situasi yang Sedang Membara

Disisi lain, akan lebih efektif perilaku, tanggung jawab juga otoritas negara bila Pemerintahan daerah menerbitkan kartu penyandang disabilitas sesuai Permensos no 21 tahun 2017 terkait pendataan dan tanggung jawab maupun bantuan sosilal yang menjadi kewajiban pemerintah.

Kemudian, Pemerintah berhak mengawasi dan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang tidak peduli, ramah ataupun tidak melengkapi fasiltas pendukung bangunan dan ruang terbuka publik lainnya. Misalnya, fasilitas toilet, jalur khusus dan fasilitas komunikasi khusus para difabel.

Mari bersama kita benahi sosial daerah kita masing masing agar terkondisi perilaku humanis terhadap para saudara dan sahabat kita penyandang disabilitas. Sejatinya, setiap manusia memiliki ragam keterbatasan. Memahami keterbatasan antar pribadi menjadikan kita normal adanya.

Penulis: Bagindo Togar Bb

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button