Pemkab dan Lembaga Partnership for Governance Reform didukung UNEP berkolaborasi dalam Penanganan Karhutla Berbasis Klaster di Kabupaten OKI

Sumsel Independen – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di dukung Lembaga Partnership for Governance Reform dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environment Programme (UNEP) menguatkan sinergi untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2021.

Pencegahan karhutla pada tahun ini difokuskan dengan skema klaster melalui tiga program, yakni pembinaan desa baik di dalam/sekitar kawasan konsesi, deteksi/peringatan dini, serta pemadaman dini oleh perusahaan pemegang konsesi.

“Polanya dengan keroyokan dimana perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa, yakni desa ring-1, desa ring-2 dan desa ring-3.” Ujar Kepala BPBD OKI, Listiadi Martin pada hybrid meeting yang digelar pada Kamis (29/04/2021) di Kayuagung.

Pencegahan karhutlah melalui skema klaster mewajibkan pemilik konsensi menjalankan program pembinaan termasuk pembiayaan atas desa di dalam konsesi dan desa di dalam jarak 3 kilometer dari batas luar konsesi.

Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai klaster leader bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di ring-3 yang berjarak lebih dari 3 km dari batas wilayah konsesi.dikabupaten OKI program ini juga mendapat dukungan dari UNEP (United Nation Environment Program), lembaga PBB yang bertanggungjawab pada perbaikan tata kelola lingkungan secara internasional.

Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengatakan penguatan kapasitas manajemen klaster dalam rangka antisipasi kebakaran lahan merupakan upaya kolaborasi dari berbagai pihak “Outcome dari konsolidasi ini untuk menghasilkan upaya bersama untuk mengurangi kebakaran  hutan dan lahan melalui pendakatan klaster yang secara internasional dikenal dengan istilah Fire Protection Associations”, ungkap Iskandar.

Iskandar ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan karhutla.”Kalau paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal jika karhutla sudah terjadi,” ujarnya.

Di OKI sendiri, ucap Iskandar, pihaknya sudah membagi klaster yang tersebar di 10 kecamatan rawan karhutla.

“Pendekatan ini dinilai paling cocok karena bisa mencapai tujuan secara optimal dengan pembagian tugas yang komprehensif” terangnya.

Manajer Partnership for governance reform Glady Hardiyanto, mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis klaster secara terpadu ini melibatkan pemerintah, swasta dan non pemerintah serta masyarakat.

“Upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat desa dikawasan gambut dan mangrove, jugaTata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove secara terpadu” jelasnya.

Program ini tambahnya juga ditujukan untuk memperkuat regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi. “Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutlah” tutup Gladi Hardiyanto. (Jodi)