Pemprov Sumsel Raih WTP Keenam Kalinya

Sumsel Independen – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Bahkan, predikat WTP yang diberikan ini merupakan predikat ke enam kalinya yang diterima Pemprov Sumsel.

Penerimaan WTP tersebut langsung diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Harry Purwaka kepada ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH dan disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam rapat paripurna istimewa ke 1 DPRD Sumsel, Senin (29/6).

Gubernur Herman Deru menerima laporan pemeriksaan keuangan Sumsel

“Kita kembali predikat WTP dari BPK. Tentu ini merupakan capaian yang sangat baik dan harus kita syukuri,” kata HD.

Kendati begitu, dia menekankan agar kinerja jajaran terus ditingkatkan sehingga predikat WTP yang saat ini dicapai bukah hanya sebagai status saja.

“Namun kita juga sadari ini masih jauh dari sempurna dan harus ditingkatkan. Salah satunya soal pengelolaan aset yang harus ditingkatkan. Usia Sumsel ini lebih dari setengah abad dan ini upaya serius agar aset yang ada ini tidak hilang, karena ini menyangkut kekayaan Sumsel,” tuturnya.

Sebelumnya, HD juga menegaskan, jika hasil laporan dari BPK tersebut memang sangat berarti bagi Pemprov Sumsel. Laporan itu nantinya akan dijadikan acuan untuk mendorong kinerja jajarannya dalam membangun Sumsel maju untuk semua.

“Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan raport agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di Sumsel ini,” paparnya.

Ketua DPRD Sumsel menyaksikan penandatangan oleh gubernur Sumsel, Herman Deru

Dia meminta, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel baik dari staf hingga level pemimpin harus profesional dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di Sumsel terlaksana dengan baik dan merata serta tepat sasaran.

“Saya harap agar seluruh perangkat daerah dengan baik dan sesuai aturan. Saya juga mengharapkan agar kemitraan Pemprov dan BPK ini terus terjaga dan dapat saling membantu agar pemerintahan di Sumsel berjalan lebih baik,” bebernya.

Sementara itu, Anggota V BPK RI mengapresiasi semua capaian dan kinerja bagus Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H Deru. Menurutnya, raihan opini WTP ini menandakan pengelolaan keuangan Pemprov Sumsel memang dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. Terlebih, opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya.

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH menerima laporan keuangan Pemprov Sumsel dalam Rapat paripurna istimewa ke 1 DPRD Sumsel, Senin (29/6).

“Opini WTP ini diberikan berdasarkan laporan dan implementasi yang dilakukan Pemprov Sumsel di lapangan. Ini capaian yang bagus ke enam kalinya. Kami tentu mengapresiasi hal itu dan harapan kami agar Pemprov Sumsel terus meningkatkan kinerjanya,” ulasnya.

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH menyampaikan selamat kepada Pemprov Sumsel atas diraihnya opini WTP untuk keenam kalinya dari BPK RI.

“Dengan telah keluarnya LHP BPK RI ini DPRR Sumsel punya data untuk melanjutkan pembahasan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2019 selama satu tahun anggaran yang telah berjalan,” kata politisi Partai Golkar ini. (Adv/Al)

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati (Kiri) bersama BPK RI dan Gubernur Sumsel, Herman Deru (kanan) dalam Rapat paripurna istimewa ke 1 DPRD Sumsel, Senin (29/6).