Peringati Hari Sumpah Pemuda, PB PMII Gelar Mimbar Bebas 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Sumsel Independen – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 2021-2024 menilai Indonesia maju yang digadang-gadangkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf merupakan sebuah ilusi belaka.

Demikian hal itu dipaparkan PB PMII dalam kegiatan mimbar bebas memperingati Sumpah Pemuda 2021 dan Rilis Hasil Kajian 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf yang dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis  (28/10/2021) yang dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian kemudian dilanjutkan di Sekretariat PB PMII, Salemba Tengah.

Hal tersebut yang menjadi sikap PB PMII dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama dua tahun berjalan. Berdasarkan hasil kajian PB PMII, pemerintahan Jokowi– Ma’ruf masih menyisakan banyak problem kebangsaan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) dan harus segera direalisasikan. Seperti pada sektor pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan sumber daya manusia, demokrasi, HAM, dan penegakan hukum dan sektor lingkungan hidup.

Pada sektor pembangunan ekonomi, PB PMII menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf belum maksimal. Dampak dari pengelolaan ekonomi yang buruk melahirkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Menjawab hal itu, PB PMII mendorong Pemerintah untuk kembali membangun kemandirian ekonomi nasional dengan bertumpu pada kekuatan dalam negeri, baik permodalan, sumberdaya pelaku usaha dan pekerja, maupun komoditas. Pemerintah harus memperkuat koperasi dan UMKM sebagai pilar kemandirian ekonomi nasional.

Selain itu, PB PMII menagih komitmen presiden untuk mengoptimalkan potensi maritim dalam pembangunan ekonomi nasional. Diantaranya dengan membangun pelabuhan baru yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Dalam kontek pendapatan negara, pemerintah sebaiknya menghapus kebijakan tax amnesty dan mengambil segala potensi keuangan negara dari transfer pricing.

Terkait sektor kesejahteraan tenaga kerja, PB PMII memandang bahwa pemerintah belum mampu menjamin secara penuh kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan keadilan di lingkungan kerja.

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan yang merugikan pekerja menjadi pemicu maraknya PHK, pekerja yang di rumahkan sampai pada kasus tidak dikeluarkannya tunjangan untuk hari raya bagi para pekerja.

Melihat fenomena tersebut, PB PMII mendesak pemerintah segera mencabut segala bentuk Peraturan Perundang-undangan yang merugikan para pekerja. Dan, segera berikan sanksi tegas kepada perusahan-perusahan yang tidak memenuhi hak-hak para pekerja.

Pada sektor pembangunan sumber daya manusia, PB PMII menilai perkembangannya masih sangat stagnan bahkan di beberapa sisi mengalami kemunduran. Misalkan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai di setiap wilayah di Indonesia.

Maka dari itu, PB PMII mendorong Pemerintah agar memastikan alokasi 20% APBN dan APBD diperuntukan semata-mata untuk pengembangan pendidikan. Kemudian, Merumuskan kebijakan Pendidikan yang setara antar daerah. Dan Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk sektor Demokrasi, HAM dan Penegakan Hukum, PB PMII menilai mengalami kemunduran yang sangat serius. Pada kontek penguatan demokrasi, masih maraknya tindakan represif aparat terhadap aktivis baik secara langsung ataupun di ruang digital.

Kemudian dari itu, pemerintah dinilai sangat gagap dalam menyelesaikan pelanggaran kasus HAM berat di masa lalu serta gagal melakukan perlindungan HAM. Pada aspek penegakan hukum, belum menyentuh prinsip keadilan. Sebut saja misalkan pada kasus-kasus korupsi yang menyeret elit politik. Hasilnya, hukum tumpul ke atas dan tajam ke  bawah.

Pada sektor ini, PB PMII merekomendasikan hal berikut. Pertama, kembalikan TNI dan Polri agar menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian, memberikan batasan yang jelas terkait kewenangan TNI dan Polri di ruang-ruang sipil, termasuk memastikan tidak ada jabatan negara yang diisi oleh anggota TNI-Polri selain jabatan yang berkaitan dengan institusinya.

Kedua, Presiden Jokowi harus memastikan tidak adanya oknum petinggi kepolisian yang berelasi dengan kelompok oligark. Ketiga, Pemerintah harus segera menghentikan dan membubarkan Program Komponen Cadangan (Komcad) Kementrian Keamanan.

Keempat, Presiden beserta jajaran pemerintahan harus melaksanakan komitmen penyelesaian kasus-kasus HAM dan menjamin perlindungan HAM dimanapun dan di ruang apapun.

Di sektor Lingkungan Hidup. PB PMII menyayangkan masih kencangnya laju deporestasi dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan oleh korporasi-korporasi besar, serta adanya pembiaran terhadap kawasan bekas tambang. Hal ini melahirkan krisis lingkungan hidup dan maraknya perampasan ruang hidup kelompok adat.

Menyikapi fakta pahit tersebut, PB PMII mendesak Pemerintah segera menindak tegas pembalakan liar dengan motif dan modus apapun, menutup semua tambang-tambang ilegal dan menghukum berat pelaku serta oknum pemerintah termasuk aparat keamanan yang melakukan permbiaran.

Selanjutnya, Pemerintah harus segera mencabut semua izin perusahaan tambang di wilayah rawan bencana, serta menghukum perusahaan perkebunan dan pertambangan perusak lingkungan. PB PMII menambahkan, pemerintah juga segera  mengalihkan penggunaan energi berbahan dasar fosil dengan energi baru terbarukan dengan target capain yang lebih maksimal.

Terakhir, pemberdayaan dan penguatan peran perempuan. PB PMII mendorong Pemerintah agar serius dalam mengatasi radikalisme di sektor perempuan dan membuat kebijakan yang berbasis pada kesetaraan gender.

Sumber: Rilis Hasil Kajian PB PMII tentang 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. (Rl)