Program Satu Desa Satu Pol PP, Anggota Pertanyakan Kejelasan Insentif

Sumsel Independen – Program satu Desa satu pol PP yang diluncurkan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur, H Lanosin ST dan HM Adi Nugraha Purna Yudha SH pada Maret 2021 belum ada kejelasan insentif. Sabtu (30/10/2021)

Bahkan program gagasan Pemkab OKU Timur yang baru yang dipercayai baru pertamakali di indonesia ini mulai menuai pro kontra, dikalangan anggota Sat Pol Pp.

Dimana anggota Sat Pol Pp yang ditempatkan di desa-desa mulai mempertanyakan kejelasan insentif mereka selama bertugas di desa.

informasinya, anggota yang bertugas di desa akan mendapatkan insentif tambahan selain dari gaji pokok mereka.

Namun hingga saat ini insentif tersebut tak kunjung ada realisasinya. Baik mengenai nominalnya maupun kapan waktu pencairan juga belum jelas.

“Kata koordinator kami ada insentif tambahan selain dari gaji pokok bagi anggota yang tugas di desa. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan berapa nominalnya dan kapan realisasinya,” ucap GN salah satu anggota Sat Pol Pp yang ditempatkan di desa.

Menurut GN, pihaknya siap menjalankan tugas di desa sesuai perintah pimpinan. Namun jika tugas di desa ini hanya mengandalkan gaji pokok saja, tentu sangat menyulitkan.

Teruma bagi anggota yang rumahnya cukup jauh dari desa yang ditempatkan. Tentu pengeluaran biaya akomodasi tidak cukup hanya dari gaji pokok saja.

GN mencontohkan, seandainya ia berdomisili di Kecamatan Martapura, namun ditempatkan tugas di Kecamatan Madang Suku III. Jarak antara rumah dan tempat piket cukup jauh, tentu saja biaya akomodasi juga cukup lumayan.

“Kalau gaji pokok kita hingga saat ini lancar. Tapi apa iya, gaji pokok kami Rp 500 ribu cukup jika harus piket ke desa dìmana kami dìtempatkan setiap hari,” keluhnya.

Ia berharap, Pak Bupati OKU Timur bisa memberikan solusi terhadap keluahan anggota Pol Pp desa ini. Serta dapat mengkaji ulang mengenai pemberian insentif khusus bagi anggota yang dìtempatkan dì desa-desa.

“Setahu kami program ini sudah di SK kan pak Bupati, untuk anggaranya juga pasti adakan. Tapi gimana realisasinya?,” beber GN.

Hal senada juga disampaikan ID salah satu anggota Sat Pol Pp lainnya, ia juga mengeluhkan hal yang sama terkait kejelasan insentif.

“Yang kami dengan waktu itu ada tambahan untuk anggota yang piket didesa. Tapi jumlah nominal dan kapan cairnya belum jelas. Jika memang ada tentu sangat membantu kinerja kami,” ucapnya.

Pihaknya berharap Pak Bupati OKU Timur bisa merespon keluhan para anggota Sat Pol PP tersebut. Sehingga kejelasan insentif ini bisa ada solusinya.

Terpisah, Kasat Pol Pp dan Damkar OKU Timur Drs Vikron Usman saat dikonfirmasi via telpon mengatakan, sejauh ini program satu desa satu Pol Pp memang belum sempurna.

Sebab program ini baru pertama di indonesia, sehingga masih dalam tahap pembenahan dan penyempurnaan agar berjalan baik.

“Kita sudah berupaya usulkan terkait rencana pemberian insentif atau sejenisnya ini. Namun untuk realisasinya tentu menunggu ketok palu anggaran tahun depan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga kedepan akan terus mensesuaikan terkait kinerja dan penempatan anggota Sat Pol Pp.

“Sehingga kedepan yang dekat dan yang jauh akan kita sesuaikan. Namun yang pastinya realisasi tetap menunggu hasil usulan kita disetujui, baik pelaksanaannya maupun anggarannya,” ucapnya (Jodi)