Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

Pemerintah DaerahSosial Kebudayaan

Sumsel Dinilai Miliki Potensi Perkembangan Industri Kelapa Sawit

Sumsel Independen – Melalui priode kepengurusan yang baru, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2019 – 2024 kali ini dikomandoi Alex Sugiarto selaku Ketua Umum setelah resmi dilantik di Hotel Harper Palembang, Rabu (12/02)

Ketua terpilih, Alex Sugiarto menjelaskan, bahwa saat ini tahun 2020, jumlah keanggotaan Gapki Sumsel telah meningkat menjadi 74 anggota dengan tidak kurang 200 perusahaan sawit yang sebelumnya hanya berkisar 73 anggota dengan luas lahan hanya sekitar 350 ribu hektare.

“Ini kami lakukan guna menebar manfaat atau nilai lebih menjadi member GAPKI kepada perusahaan yang belum menjadi member (anggota),” kata Alex.

Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk solid dan kompak. Menurutnya, sekarang bukan lagi Superman, tapi supertim. “Pengurus GAPKI Cabang Sumsel harus punya semangat bersama-sama, dari kita untuk kita demi kemajuan bersama,” tutur Alex.

Baca Juga :   DPRD Sumsel Kebut Pembahasan Perda Inisiatif Tentang Pondok Pesantren

Masih dikatakan Alex, pengurus GAPKI yang baru terpilih ini akan berfokus terkait menepis isu-isu negatif khususnya di wilayah Sumatera Selatan. “Fokus kita berupaya keras tepis isu-isu negatif khususnya di wilayah Sumsel. Sawit saat ini bukan makin mudah tapi makin banyak tantangan,” ujarnya.

Ditambahkannya, luas tutupan lahan sawit menurut Kepmentan 833 tahun 2019 seluas 1.468.468 hektar atau berkontribusi 8,96 persen dari 16.381.959 juta hektar secara nasional. “Dari perusahaan swasta, pemerintah, petani plasma dan swadaya,” jelasnya.

Sementara untuk produksi CPO Sumsel, masih berdasarkan estimasi Dirjen Perkebunan sebesar 4 juta ton atau 8,5% dari 47,18 juta ton secara nasional.

Disampaikannya juga bahwa, Provinsi Sumsel saat ini memiliki potensi yang luar biasa untuk perkembangan industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. “Artinya Sumsel memiliki potensi luar biasa ini untuk perkembangan industri kelapa sawit sekaligus peningkatan pendapatan daerah. PBB masih masuk ke pusat. Bagaimana kami bersama Pemda mengusulkan ini, bagaimana Pemda menikmati hasil dari kelapa sawit,” ucapnya. (DoN)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button