Griya Literasi

Wagub Mawardi Simak Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumsel Terkait Raperda Pelaksanaan APBD 2019

Senin, 20 Jul 2020 19:55 2 menit membaca
PEMKAB MUBA

Sumsel Independen – Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri rapat Paripurna ke XIV  DPRD Sumsel di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Senin (20/7).

Rapat paripurna tersebut diketahui beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Dimana dalam rapat tersebut, sejumlah gagasan, tanggapan, masukan, maupun imbauan disampaikan fraksi DPRD Sumsel.

“Inilah fungsinya DPRD. Mereka melakukan penilaian, masukan dan saran terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan tentu untuk kebaikan bersama agar jalannya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mawardi.

Griya Literasi

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah tanggapan, imbauan dan saran terkait jawaban Gubernur Sumsel pemandangan umum fraksi DPRD Sumsel pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Sumsel tahun 2019 kembali disampaikan 9 fraksi DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.

Seperti fraksi partai Golkar yang salah satunya meminta agar Pemprov Sumsel terus meningkat progran sekolah gratis yang saat ini memang telah berjalan di Sumsel. Sementara fraksi PDI memberikan evaluasi agar Pemprov Sumsel mensegerakan melakukan seleksi sedikitnya 15 jabatan di setiap OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kinerja OPD yang ada di Sumsel. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong Pemprov Sumsel menambah guru SMA dan SMK yang menurutnya kekurangan sedikitnya 6000 guru. Termasuknya juga melakukan perbaikan untuk sekolah yang tak layak.

Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk menambah perpustakaan atau pojok baca untuk masyarakat guna meningkatkan kembali minat baca.

Sementara fraksi Hanura-Perindo mendorong Pemerintah daerah di Sumsel dan DPRD meningkatkan sinegitas agar jalannya roda pemerintah semakin baik. Sebab menurut fraksi Hanura-Perindo, kegagalan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat juga merupakan kegagalan DPRD. (Ril/Al)

Cak_In

Cak_In

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


    Sponsor

    Wujudkan Supremasi Hukum
    <

    Majelis Dzikir Ustadz H. Hendra Zainuddin

    Bengkel Las Listrik Karya Jaya

    Perumahan

    xBanner Samping
    xBanner Samping
    Beranda Cari Trending Lainnya
    Dark Mode