Pj Walikota Lubuklinggau yang Baru Dinilai Tak Layak, Massa Akan Unjuk Rasa

Sumsel Independen — Aliansi Pemuda Silampari Bersatu telah mengumumkan rencana mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Lubuklinggau dan kantor Kementerian Dalam Negeri sebagai tindakan protes terhadap penunjukan Trisko Defriansyah sebagai Pelaksana Tugas (Pj) Walikota Lubuklinggau. Aksi tersebut dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa (5/9/2023), Alam Budi Kesuma selaku koordinator Aliansi Pemuda Silampari Bersatu, dengan tegas menyatakan penolakan mereka terhadap Trisko Defriansyah sebagai Pj Walikota yang menggantikan kepemimpinan H. SN Prana Putra Sohe yang akan berakhir dalam waktu dekat.

Baca Juga

Backup Berita LHKPN H Rodi Wijaya, Kabag Umum dan Keuangan Setwan Ajak Wartawan Selesaikan Lewat Pencairan Advertorial

4 hari lalu

Alam Budi Kesuma menyampaikan, “Saya ingin menyampaikan aspirasi kami kepada Wakil Rakyat Kota Lubuklinggau dan Mendagri, bahwa keputusan penunjukan calon Pj Walikota Lubuklinggau harus dievaluasi.”

Menurut Kesuma, Trisko Defriansyah dianggap tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin Kota Lubuklinggau. “Bapak Trisko Defriansyah kita lihat, kurang memperhatikan dan memikirkan kepentingan rakyat Lubuklinggau, dan kita menilai beliau nihil prestasi,” ungkap Kesuma.

Lebih lanjut, Kesuma juga sangat menyayangkan kinerja Trisko Defriansyah saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Lubuklinggau. Menurut Kesuma, masih banyak rumah masyarakat Kota Lubuklinggau yang tidak layak huni.

Baca Juga

Backup Berita LHKPN H Rodi Wijaya, Kabag Umum dan Keuangan Setwan Ajak Wartawan Selesaikan Lewat Pencairan Advertorial

4 hari lalu

“Saya rasa tak hanya DPRD Kota Lubuklinggau dan Kementerian Dalam Negeri yang harus mengevaluasi kembali terkait penetapan Pj Walikota Lubuklinggau. Ini bukan hanya mengurus ASN saja, tapi juga tentang kesejahteraan masyarakat Lubuklinggau yang harus diperhatikan. Ditambah dengan banyaknya Surat Penghentian Hak (SPH) di Lubuklinggau, ngurus bedah rumah saja tidak tuntas, apa lagi ngurus kota Lubuklinggau,” tandas Kesuma.

Aliansi Pemuda Silampari Bersatu menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa mereka bertujuan untuk meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam memilih pejabat yang akan memimpin kota dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama. Mereka juga meminta transparansi dalam proses pemilihan Pj Walikota.

Sementara itu, pihak DPRD Kota Lubuklinggau dan Kementerian Dalam Negeri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan Aliansi Pemuda Silampari Bersatu. Mereka akan mengikuti perkembangan situasi ini dengan cermat seiring dengan mendekati pelaksanaan aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh aliansi pemuda tersebut. (den)