Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik: Semakin Banyak Masyarakat “Melek” Politik Semakin Baik

Sumsel Independen – Dinamika politik di Sumatera Selatan tentunya akan mempengaruhi bagaimana Sumatera Selatan dibangun seterusnya, selain dengan membangun budaya politik yang demokratis, diharapkan juga memiliki ruang yang sehat untuk melakukan dialektika pemikiran.

Beberapa Akademisi berkumpul untuk mematangkan berdirinya Pusat Studi Kebijakan Publik dan politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS) di Universitas Terbuka Palembang, Km.10, Selasa (26/9/2023).

Baca Juga

Mawardi-Harnojoyo Temui Alex Noerdin, Pengamat: Tak Ada yang Istimewa, Tak Ada yang Salah

2 minggu lalu

Dihari Ultah ke 50, H Askolani Ambil Formulir Calon Bupati

2 minggu lalu

Rapat dibuka oleh Dr. Meita Istianda, dan dilanjutkan dengan diskusi arah PS-KPPSS ke depan. Meita yang merupakan Doktor lulusan Ilmu politik Universitas Indonesia mengatakan, bahwa banyak hal di Sumatera Selatan, terutama kebijakan-kebijakan publik yang memerlukan penyeimbang dari civil society agar terkontrol dengan baik, proses mau pun implementasinya.

“Sehingga tujuan dari kebijakan publik tersebut, memang berorientasi pada publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah Konstitusi kita sebagaimana tertuang dalam Mukadimah UUD’45,” ujar Dr. Meita.

Kemudian Dosen STISIPOL, kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia Ade Indra Chaniago MSi dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya terhadap PS-KPPSS agar dapat segera menjalankan agenda-agendanya.

Baca Juga

Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

2 minggu lalu

Maju Pilkada, Dian Prasetio Ambil Formulir di DPC PKB Musi Rawas

2 minggu lalu

“Tentu kehadiran lembaga ini kita harapkan akan membawa manfaat, apalagi saat ini kita sedang menyongsong tahun politik,” ujar Ade.

Senada Ade, Dosen FISIP Unsri, yang juga Doktor lulusan Ilmu politik Universitas Indonesia Dr Zulfikri menuturkan, semakin banyak masyarakat yang melek politik tentu akan semakin baik, karena tujuan-tujuan politik ujungnya harus untuk kebaikan masyarakat.

“Sinergitas lembaga dengan pihak pemerintah seperti DPR. Kesbangpol, Jurnalis, maupun civil society, juga bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga ini nantinya, demikian dikemukakan oleh Dr. Zulfikri,” ungkap Zulfikri

Sementara mahasiswa program Doktor di FISIP UNSRI Siti Anisah, M.Si berpendapat bahwa sebagai pusat study, ketidakberpihakan perlu dijaga. Jadi prinsipnya Lembaga ini harus netral dan tentunya bebas nilai.

Sedangkan M. Haekal, M.Si, yang merupakan dosen FISIP UNSRI mengungkapkan dalam diskusi, terlebih hasil study atau kajian harus mengacu pada basis data yang valid. Untuk itu sangat perlu dibangun networking yang dapat mensupport PS-KPPSS.

PS-KPPSS tentunya diharapkan dapat mewarnai dinamika politik Sumsel, di tengah banyaknya arus lembaga-lembaga lain, tetapi masih terbuka ruang yang luas, justru bagi mereka yang berlatar belakang Ilmu politik, peneliti dan pemerhati politik.

Hadir pada kesempatan itu Dr. Zulfikri, dosen FISIP Unsri, lulusan Ilmu politik Universitas Indonesia. Dr. Meita Istianda, dosen FHISIP Universitas Terbuka, lulusan Ilmu politik Universitas Indonesia.

Ade Indra Chaniago, M.Si, dosen STISIPOL, kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia. M. Haekal, M.Si, dosen FISIP UNSRI dan Siti Anisyah, M.Si, dosen Ilmu politik UIN Raden Fatah. (Ril)