Sumsel Independen – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bukanlah sekadar kumpulan silaturahmi, atau kelompok arisan, tapi lebih dari itu, PA GMNI adalah kader penjaga Pancasila dan NKRI. Ditengah masyarakat post truth yang semakin menjadi sebagai dampak dari polarisasi pemilihan presiden lalu, diperlukan kader yang mampu terus berfikir cerdas, berkata jujur, dan berbuat dalam kebaikan.
Demikian disampaikan Aris Munandar, ketua terpilih dalam Konferensi Daerah (Konferda) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Selatan. Konferda ini berlangsung di Asrama Haji, 5-6 Juni lalu di Palembang.
“Post truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran dengan cara memainkan emosi, suatu kebohongan diupayakan menjadi kebenaran dengan memainkan emosi keimanan kita,” ungkap Aris.
Menurut Aris, walau pilpres telah lama berlangsung, namun media sosial terus saja dipenuhi oleh hoax. Sepertinya hoax yang masif adalah suatu candaan, suatu keisengan keisengan belaka. Namun para pengirim hoax tidak sadar bahwa mereka telah menjadi alat dari suatu kekuatan yang cukup serius dan bila tidak segera dihentikan akan menjadi suatu informasi yang benar dan pada gilirannya akan merongrong keutuhan NKRI. Karena itu, lanjutnya, kader GMNI harus cerdas, tangkal kebohongan dengan informasi yang benar.
Konferda PA GMNI diikuti oleh cabang-cabang dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Selain Aris Munandar, terpilih juga menjadi pengurus adalah Susanto Ajis, Bihaqi Syofya, Hasanuddin dan Ahmad Najib di jajaran wakil ketua. Sementara sekretaris terpilih adalah Hasbi dan Fidia Junisya serta bendahara adalah Priyanti Gani dan Lovi Arlubbie.
Selama lima tahun kedepan, pengurus terpilih menyiapkan program konsolidasi organisasi dengan memapankan pengurus-pengurus di tingkat cabang termasuk akan meningkatkan partisipasi alumni baik di ranah politik maupun sosial.
“Dengan meningkatkan kualitas kader, saya berharap kader-kader alumni GMNI dapat mewarnai dinamika politik di Sumatera Selatan, apakah itu untuk kepemimpinan daerah, legislatif, di birokrasi maupun organisasi-organisasi non-pemerintah,” jelas Aris. (Rl)
Cak_In
<
Tidak ada komentar