Sumsel Independen – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan mengapresiasi teguran DPRD melalui Surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel untuk memprioritaskan pembinaan atlet dan melakukan perampingan pengurus.
Namun demikian, pihak KONI Sumsel pun akan mengklarifikasi dan meminta DPRD berimbang dalam menerima informasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Sumsel H Hendri Zainuddin melalui Sekretaris Umum Ir Suparman Romans didampingi Waketum VI Dhenie Zainal dalam Rapat Kordinasi Internal di Aula Sekretariat KONI Sumsel, Selasa (6/7/2021).
Menurut Suparman bahwa kondisi yang terjadi selama ini tak ada sedikitpun pengurus merebut hak-hak atlet. Bahkan dengan kondisi anggaran yang minim, di tahun 2020 semua pengurus tak menerima honor hingga tiga bulan.
“Jadi besok rencana pukul 10.00 WIB kita akan audiensi dengan Komisi V DPRD. Kita sampaikan semua informasi dan kondisi sesungguhnya,” ujarnya.
Terkait perampingan pengurus, Staf Khusus Walikota Palembang tersebut menambahkan bahwa sejak pelantikan KONI Sumsel awal 2020 hingga pertengagan 2021 bahkan telah melakukan revisi hingga dua kali Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Kita juga akan sampaikan terkait visi, misi dan tujuan KONI Sumsel. Termasuk juga anggaran daerah lain sebagai pembanding. Termasuk menyampaikan hasil masukan dan ide dari rapat kordinasi internal pengurus hari ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Suparman menyampaikan akan memperjuangkan dan mengklarifikasi informasi yang ada.
Karena komposisi pengurus yang disusun merupakan komposisi berdasarkan saran, masukan, kepentingan, jaringan, persahabatan yang semua bermuara pada keinginan dan animo pengurus untuk berkontribusi kepada pembinaan dan prestasi atlet di Sumsel.
“Namun, kalau pun kemungkinan terburuk, maka perampingan semata mata buka karena pimpinan tapi desakan dari eksternal,” terangnya.
Senada dengan itu dikatakan Mantan Anggota DPRD Palembang bidang olahraga Syafran Syaropi yang juga Pengurus KONI Sumsel menilai Komisi V DPRD Sumsel tak berimbang dalam menyerap informasi, bahwa menurut UU dan Permendagri rekomendasi DPRD Sumsel boleh dijalankan dan boleh tidak.
“Jadi itu, tapi sebagai warga negara yang baik, sebaiknya nanti kita respon dengan baik. Sampaikan bahwa yang dipahami DPRD Sumsel ini kita foya-foya. Tapi kan itu tidak. Semua berkontribusi untuk pembinaan prestasi atlet,” urainya.
Sementara itu Yan Coga mengaku merasa keberatan dengan kebijakan perampingan. Karena mereka yang aktif dan tak aktif, honornya sesuai keaktifan. Dan selama ini atlet tidak terabaikan. Apalagi kepengurusan KONI tinggal dua tahun lagi kurang lebih.
Begitu juga Zulfaini M Rofi mengaku tak mengapa jika dilakukan perampingan pengurus asal muaranya adalah untuk kepentingan atlet. “Tapi lakukan secara objektif berdasarkan keaktifan pengurus,” jelasnya. (Rl)
Tidak ada komentar