DPRD Musi Rawas Berikan Atensi pada LKPJ Bupati Tahun 2022

Sumsel Independen — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas melaksanakan rapat dengar pendapat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas tahun anggaran 2022 berdasarkan nomor surat 02/KPTS/DPRD/2023. Rapat tersebut berlangsung di gedung rapat paripurna DPRD Mura pada hari Rabu (26/4/2023).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Mura, Azandri, menyampaikan 13 usulan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Mura, Elba Roma, yang menyangkut rekomendasi pelaksanaan program dan kegiatan pemkab Musi Rawas. DPRD Musi Rawas memberikan 13 atensi atau masukan terhadap pemerintah kabupaten Musi.

“Rekomendasi pelaksanaan program dan kegiatan setelah melakukan kajian terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2022, secara kuantitatif target capaian kinerja yang telah direncanakan baik berupa jumlah program maupun kegiatan sudah tercapai,” ujarnya.

Namun, secara realita dan kualitatif masih terdapat berbagai macam persoalan dan problematika yang terjadi, sehingga DPRD perlu memberikan catatan strategis rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dan sebagai berikut:

Pertama, DPRD mempertanyakan fungsi Baperjakt dalam penentuan dan penetapan jabatan baik struktural maupun fungsional, karena banyaknya PLT atau posisi rangkap jabatan yang cukup banyak dan dalam waktu yang lama, hal ini tidak berkorelasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas yang menuntut ASN untuk terus meningkatkan kedisiplinan.

Kedua, DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten Musi Rawas menempatkan ASN pada posisi jabatan yang sesuai dengan disiplin ilmu, karena banyak penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.

Ketiga, DPRD menyoroti fungsi dan kinerja staf khusus Bupati atau Tim percepatan pembangunan yang dinilai tidak membantu Bupati Musi Rawas sehingga secara umum pemerintah kabupaten Musi Rawas dinilai tidak konsen atau tidak maksimal dalam menangani permasalahan yang ada di wilayah kabupaten Musi Rawas khususnya dalam masalah di bidang lingkungan hidup, dinas sosial, disdik, dan dinas kesehatan.

Keempat, DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten Musi Rawas merevisi perbup tentang pilkades karena dalam pelaksanaannya banyak ketentuan di dalam perbup tersebut bertentangan dengan PP 43 tahun 2014 tentang desa.