Sumsel Independen – Ratusan kader Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (PKC PMII Sumsel) gelar aksi penolakan kenaikan harga BBM subsidi di depan Gedung DPRD Sumsel, pada Senin (05/09/22).
Meskipun kondisi setelah diguyur hujan deras dan para massa aksi juga terpantau membawa Keranda mayat yang menyimbolkan wujud penolakan atas kebijakan tersebut.
Ketua PKC PMII Sumsel Pardinan dalam orasinya mengatakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemi covid-19.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,”ujarnya.
Pardinan juga menyampaikan dengan kenaikan harga BBM berdampak terhadap roda ekonomi di beberapa sektor seperti transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.
“Alih-alih menaikan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara,”jelasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama pardinan mengatakan pihaknya datang ke DPRD Sumsel menolak atas kenaikan harga BBM dan menyerahkan 7 tuntutan kepada DPRD Sumsel terkait aksi mereka hari ini.
“Ada 7 tuntutan yang kami telah sampaikan dan sudah diserahkan ke pihak DPRD Sumsel, yakni menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas Mafia BBM, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi, datangkan perwakilan Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju Sumsel, transparansi audit pertamina untung, rugi dan kebijakan harga BBM naik dan transparansi anggaran audit dana pensiun DPRD dan Bansos,”papar Pardian.
Menyikapi hal akan hal itu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Alfrenzi Panggarbesi menyambut aspirasi yang disampaikan massa dari PKC PMII Sumsel tersebut.
“Tentunya apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami terima dan tentunya akan kami sampaikan ke pemerintah pusat ataupun DPR RI, Karena seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah kewenangan dari pusat,” ujar politis partai Hanura ini. (Ali)
Tidak ada komentar