0
Sumsel Independen – Ratusan massa yang mengatasnamakan Barisan Muda Lahat dan Forum Pemuda Lahat Bangkit, melakukan aksi protes di depan Kantor Pemkab Lahat, Senin (29/4/2024). Massa menduga adanya kepentingan politik terkait pelaksanaan job fit (uji kesesuaian) yang saat ini digelar Pemkab Lahat. Hal ini juga membuat gaduh warga Lahat, khususnya bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan adanya rencana mutasi yang akan dilakukan PJ Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP MSi.
Kericuhan antara massa dan anggota Polres Lahat, nyaris terjadi saat massa memaksa masuk ke halaman parkir Kantor Pemkab Lahat, yang sebelumnya sudah dijaga anggota Polres Lahat dan Sat POL PP Lahat. Dalam tuntutanya itu, para demonstran pinta Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP MSi, supaya menghentikan pelaksanaan job fit.
Anton, perwakilan massa mengatakan, pelaksanaan job fit yang dilakukan Pj Bupati Lahat saat ini diduga kuat ada kepentingan politik dibelakangnya. Menurutnya, pergesaran dan mutasi pejabat saat ini bukan sesuatu yang mendesak. Sebaliknya rencana mutasi yang akan dilakukan hanya membuat gaduh warga Lahat dan khususnya bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Job fit tidak ada anggaran dan direncanakan sebelumnya. Tapi PJ terkesan memaksakan diri untuk job fit dan muaranya akan dilakukan mutasi. Pj itu belum lama menjabat. Jika memang ada kepala dinas atau pejabat SKPD yang kinerja belum sesuai seharusnya diingatkan dahulu, ditegur dahulu, diajarkan bagimana cara kerja. Jangan langsung di rolling,” sampai Anton saat lakukan orasi.
Lagi pula, Lahat tidak lama lagi akan melaksanakan Pilkada dan sebagaimana diketahui bersama enam bulan sebelum penetapan kepala daerah tidak boleh ada mutasi. Untuk itu, pihaknya meminta Pj Bupati menghentikan job fit dan jangan membuat gaduh.
“Ini malah akan menggeser dana biaya tak terduga BTT yang seharusnya untuk bencana digunakan untuk job fit,” tegasnya.
Selain PJ Bupati Lahat, massa juga menuntut anggota DPRD Kabupaten Lahat, untuk lebih pro aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kemudian meminta DPRD Lahat memanggil stakeholder terkait guna mempertanyakan urgensi pelaksanaan uji kompetensi atau uji kesesuaian mutasi pejabat dilingkungan pejabat pratama Pemkab Lahat.
“Kita minta DPRD Lahat mendesak Pj Bupati Lahat agar menghentikan pelaksanaan job fit terlebih sudah membuat gadu,” ujar Deka Mandala, yang juga perwakilan massa.
Terpisah menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homisi ST mengungkapkan soal peran DPRD dalam menyoroti pelaksanaan sudah dilakukan. Diterangkan Fitrizal, pihaknya sudah memberikan rekomendasi atas usalan Pemkab Lahat. Pertama bahwa DPRD Lahat menyetujui usulan Pemkab Lahat terkait pergesaran dana BTT untuk tanggap darurat bencana di Kecamatan Kikim.
“Jadi Pemkab itu mengusulkan dilakukan pergesaran BTT satu untuk tanggap darurat bencana di Kikim dan itu kami setuju,” ujarnya, saat dihubungi.
Usalan kedua, Pemkab meminta agar dana BTT digunakan untuk pelaksanaan job fit. Namun, usul itu tidak disetujui DPRD Lahat dan kami memberikan rekomendasi atas ketidaksetujuan itu. “Sudah kita layangkan surat rekomendasinya bahwa kami tidak setuju ada pergesaran dan BTT untuk job fit,” terang Fitrizal.
Fitrizal menambahkan jika ingin job fit sebaiknya diusulkan dan dilaksanakan untuk APBD Perubahan saja. “Ya kita sudah lakukan peran kita dan memang kita lihat persoalan job fit bikin heboh belakangan ini, “sampainya.
Sementara itu, Asisten II Marjono, mengatakan saat ini masih menunggu hasil rekomendasi yang di layangkan DPRD Lahat. “Jadi saat ini kita masih sama sama menunggu apa rekomendasi yang di berikan dewan dan apa hasilnya nanti,” jelasnya singkat. (via)
Pos Terbaru
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar