Sumsel Independen – Merasa prihatin atas apa yang dirasakan masyarakat Sumatera Selatan, DPRD Sumatera Selatan melalui Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk dapat mengelontorkan bantuan kepada masyarakat, khususnya bagi wilayah yang diterapkannya PPKM Mikro.
“Seyogyanya Pemprov Sumsel dan Pemkot atau Pemkab, bergotong royong dengan pemerintah pusat, untuk meringankan beban entitas- entitas yang terdampak langsung dari kebijakan ini,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda, Selasa (13/7).
Bantuan itu, diungkapkan Giri bisa dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi lainnya, sehingga masyarakat terbantu disaat mereka sedang susah.
“Kan Pemerintah pusat sudah membantu dalam bentuk BLT, dan harusnya Pemkot Palembang yang bersentuhan langsung dengan pedagang kecil di wayahnya juga bisa memberikan solusi dengan membantu yang mungkin tidak tercover pemerintah pusat. Bantuan bisa dalam bentuk apapun bantuannya, mulai subsidi langsung ataupun lainnya,” saran Giri, seraya masalah pandemi covid-19 ini adalah masalah bersama
Diketahui, Kota Palembang dan Lubuk Linggau telah diberlakukan pengetatan PPKM Mikro sejak 9 Juli hingga 20 Juli mendatang. Sementara PPKM Mikro Darurat diberlakukan di pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Berikut poin penting pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2021:
1. Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75 persen sehingga WFO hanya 25 persen.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online (daring).
3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan (prokes) dan lainnya. (Ril)
Tidak ada komentar