Sumsel Independen – Kontroversi terkait penyelenggaraan Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid-19 masih menjadi polemik bagi berbagai kalangan. Seperti yang disampaikan oleh Tokoh Politik Sumsel, Drs Ramlan Holdan dalam kegiatan Forum Diskusi Sumatera Selatan yang bertemakan “Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemi Menakar Persiapan Pilkada Serentak 2020” di Guns Caffe Palembang, Jumat (02/10).
Dikatakan Ramlan, Pilkada yang akan tetap dilaksanakan pada Desember mendatang dinilai mampu menambah data penyebaran Covid-19, khususnya di Sumatera Selatan.
“Prinsifnya ini demi menyelamtkan jiwa. Seperti data yang kita lihat, angkat kematian mencapai 5,70 persen, artinya kita sudah melampaui angka Nasional. Haji yang wajib saja bisa ditunda, apalagi ini Pilkada,” kata Ramlan.
Diungkapkan Ramlan, keresahan terhadap keberlangsungan Pilkada nantinya dinilainya mampu membentuk klaster baru hingga membuat semakin meningkatnya data Covid-19. “Vaksin belum ada apalagi obatnya. Cina dan Amerika saja belum ada karena ini sangat paripurna. Tunggu saja kalau korbannya banyak nanti,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa keputusan akhir untuk tetap terlaksana ataupun tertunda merupakan suatu kewenangan Presiden RI. “Presiden berhak untuk menyatakan Negara sedang dalam keadaan bahaya. Bukan berbahaya perang tetapi kalau memang Covid-19 berbahaya, Presiden berhak untuk menyatakan itu,” tegasnya.
“Saya berharap kalau memang bapak Presiden inginkan penyebaran Covid-19 ini tidak semakin menebar luar, saya harap Pilkada serentak ini dapat ditunda,” ucapnya.
Ramlah juga menekannya, bahwa permasalah yang saat ini dihadapi merupakan suatu permasalahan terkait nilai kemanusiaan.
“Karena partisipasi masyarakat akan menurun. Oke kita lanjutkan Pilkada. Tapi apakah mampu melockdown dan mentracking di suatu wilayah itu. Alangkah bagusnya ditunda,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel, dr Rizal Sanif SpOG (K) MARS PhD menuturkan, banyak hal yang berpotensi dalam penebaran Covid-19.
“Kalau kita lihat Websitenya Provinsi Sumatera Selatan, itu akan terlihat yang mana yang paling tinggi. Angka kematian kita itu sebenarnya nomor 3 di Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, jika penyelenggaraan Pilkada Desember mendatang akan tetap dilaksanakan, dirinya menilai, penyebaran Covid-19 akan semakin meningkat dan tidak dapat dikendalikan.
“Yang paling kita takutkan itu, penularan Covid-19 tidak terkendali. Makanya saya menyarankan, kalau memang tetap dilaksanakan, 7 Wilayah Pilkada ini harus diawasi betul. Bila perlu dilakukan PSBB atau Isolasi,” tungkasnya. (WrC)
