Transaksi Janggal Emas 3,5 Ton: Terkuak Pemalsuan Kepabeanan dan PPH Pasal 22

Sumsel Independen — Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengungkap temuan transaksi yang mencurigakan terkait dengan emas seberat 3,5 Ton yang melibatkan Group SB dengan perusahaan luar negeri. TPPU/">Satgas TPPU menyatakan bahwa dalam kasus ini telah terjadi Pemalsuan Data Kepabeanan yang mengakibatkan hilangnya pungutan PPH Pasal 22 atas emas batangan eks-impor seberat 3,5 Ton. Ketua TPPU/">Satgas TPPU, Mahfud MD, menjelaskan bahwa transaksi ini terjadi antara tahun 2017 hingga 2019.

“Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor,” ungkap Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (1/11/2023).

Baca Juga

Lakukan Inspeksi SPKLU Jalur Mudik, Dirut PLN Pastikan 1.299 Unit se-Indonesia Siaga Layani Pengguna Mobil Listrik

3 minggu lalu

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang Pastikan Gedung Pasar 16 Ilir Palembang Tutup Pagar Seng Tidak Ada Izin Pembangunan

1 minggu lalu

Namun, data yang diperoleh menunjukkan bahwa emas batangan seberat 3,5 Ton tersebut diduga beredar di pasar dalam negeri, melalui perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan. “Dengan demikian, Group SB telah menyalahgunakan Surat Ketetapan Bebas PPH Pasal 22,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh dokumen perjanjian terkait pengolahan anoda logam/dore dari salah satu BUMN (PT ATM) ke Group SB (PT LM) pada tahun 2017. Perjanjian ini diduga sebagai kedok Group SB untuk melakukan ekspor barang yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Kendati demikian, Mahfud menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran terhadap jumlah pengiriman anoda logam dari PT ATM ke PT LM dan pengiriman hasil olahan berupa emas dari PT LM ke PT ATM. Langkah ini diambil untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya.

Baca Juga

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang Pastikan Gedung Pasar 16 Ilir Palembang Tutup Pagar Seng Tidak Ada Izin Pembangunan

1 minggu lalu

Pemerintah Umumkan Hari Raya Idul Fitri 2024 Jatuh pada 10 April

3 minggu lalu

“DJP memperoleh data bahwa Group SB melaporkan SPT secara tidak benar sehingga DJP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (Sprin Bukper) pada tanggal 14 Juni 2023 terhadap 4 Wajib Pajak Group SB. Data sementara yang diperoleh menunjukkan adanya pajak kurang bayar beserta denda yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah untuk Group SB,” katanya.

Mahfud menambahkan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Group SB memanfaatkan individu-individu yang bekerja padanya sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan TPPU. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan data tambahan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan dari puluhan rekening milik Group SB kepada DJP untuk dilakukan analisis lebih lanjut. (umi)