Bawaslu Sebut 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang

Sumsel Independen – Dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang semakin mendekat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) telah merampungkan pemetaan potensi kerawanan.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah politik uang atau money politic. Hasil dari analisis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari 34 provinsi menunjukkan bahwa setidaknya ada lima provinsi yang termasuk dalam kategori kerawanan tinggi.

Baca Juga

Agus Fatoni Layak Maju Cagub Sumsel

5 hari lalu

Akbar Alfaro Ajak Anak Muda Sholat Subuh Berjamaah di Masjid

1 minggu lalu

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan hasil pemetaan tersebut. Kelima provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi adalah Maluku Utara dengan skor 100 poin, diikuti oleh Lampung (55,56), Jawa Barat (50,00), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89). Penentuan skor melibatkan berbagai indikator seperti kasus politik uang sebelumnya, modus operandi yang digunakan, dan karakteristik para pelaku.

Lolly menjelaskan bahwa meskipun hanya lima provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi, bukan berarti daerah lainnya aman dari ancaman politik uang. Bawaslu mencatat bahwa 29 provinsi lainnya termasuk dalam kategori kerawanan sedang.

“Tidak ada provinsi yang dapat dikategorikan sebagai rendah dalam hal potensi politik uang,” ujarnya, Senin (14/8) dikutip dari jawapos.com

Baca Juga

Bos Tispa Grup Ambil Formulir Pendaftaran di Kantor PDIP OKU Selatan

2 minggu lalu

Puan Jawab Peluang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 minggu lalu

IKP yang dihasilkan menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi fenomena yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan tingkat keparahan kasus yang beragam. Ini merupakan tantangan bagi Bawaslu dan penegak hukum. Selain masalah regulasi, kultur masyarakat juga menjadi hal yang harus dihadapi. Praktik politik uang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, dan hal ini perlu diubah.

Tingkat kabupaten dan kota juga memiliki situasi yang mirip dalam hal kerawanan politik uang. Tidak ada satu pun kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori rendah dalam indeks kerawanan politik uang. Dari 514 kabupaten dan kota yang dianalisis, 24 di antaranya masuk dalam kategori rawan tinggi. Kabupaten Jayawijaya menduduki peringkat teratas dengan skor 100, diikuti oleh Banggai (69,49), Banggai Kepulauan (72,86), Sekadau (67,80), dan Kabupaten Lampung Tengah (47,46).

“Sebanyak 490 kabupaten/kota sisanya masuk kategori kerawanan sedang terjadinya praktik politik uang,” jelasnya. (Ali/Ist)