Sumsel Independen — Gubernur Sumsel H Herman Deru memberikan dukungannya terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sumsel sebagai langkah penting dalam pengelolaan keuangan yang semakin akuntable, efektif, efisien, dan real-time. Dalam acara peluncuran yang dilangsungkan di hotel Aryaduta, Gubernur Deru mengungkapkan harapannya agar implementasi SIPD dapat membawa Sumsel bersaing dengan baik dalam Digitalisasi ekonomi.
SIPD merupakan pelopor pertama dalam tingkat provinsi di Indonesia, yang menjadi pencapaian besar bagi Sumsel. A Fatoni, Direktur Jenderal Bina keuangan daerah Kemendagri, memberikan apresiasinya terhadap Sumsel-babel/">Bank Sumsel Babel (BSB) sebagai pelopor implementasi SIPD di Sumsel. Ia juga memuji upaya Muara Enim yang telah berhasil menerapkan SIPD.
“SIPD juga ditujukan untuk mendorong Sistem Pengelolaan Belanja Elektronik (SPBE). Dengan SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan dapat lebih efektif, cepat, fleksibel, dan berkembang,” ujar A Fatoni.
Achmad Syamsudin, Direktur Utama BSB, menyatakan komitmennya untuk membangun SIPD dan berperan aktif dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah. Selain itu, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) akan segera diterapkan untuk belanja APBD, guna mendukung Digitalisasi SIPD di Sumsel. Dengan adanya KKPD, pembayaran dari pemerintah tidak lagi terbatas pada hari kerja, melainkan dapat dilakukan kapan saja, dengan dana yang diterima secara langsung dan real-time.
“Kami berharap SIPD dapat segera terintegrasi dengan ekosistem lainnya, seperti rumah sakit, Aparatur Sipil Negara (ASN), kontraktor, dan pihak lainnya, untuk mewujudkan keadaan tanpa uang tunai (cashless). Kerjasama yang baik diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan keuangan daerah,” tambah Achmad Syamsudin.
Dengan implementasi SIPD dan Digitalisasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumsel, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntable. Langkah ini juga akan mempercepat proses pembayaran pemerintah, meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai ekosistem, seperti sektor kesehatan, birokrasi, dan sektor swasta. (may)
<
Tidak ada komentar