Sumsel Independen – Fraksi PKB DPRD Provinsi Sumsel meminta kepada Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tahun 2023. Karena dari PPDB banyak laporan yang diterima oleh Fraksi PKB.
“Setiap tahun, kebijakan dan mekanisme PPDB dapat mengalami perubahan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pendidikan. Namun, gejolak yang muncul ditengah masyarakat saat ini menunjukkan bahwa ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam merancang dan menjalankan PPDB tahun ini,”kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Sumsel M Oktafiansyah, Jumat (9/06).
Menurut dia salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan gejolak adalah komunikasi yang buruk antara Dinas Pendidikan dan masyarakat.
“Selain itu, informasi mengenai kriteria seleksi, kuota, dan proses penentuan haruslah jelas dan dapat diakses oleh semua pihak,”kata Ketua DPC PKB Pagaralam ini.
Begitu juga proses evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah yang ada, mengevaluasi kebijakan yang diterapkan, dan merancang solusi yang lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.
Dalam kesempatan ini Fraksi PKB, setelah mendengarkan dan mencermati situasi yang terjadi dalam proses PPDB tahun 2023 yang banyak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat menilai bahwa perlu adanya evaluasi terhadapkinerja Dinas Pendidikan dalam hal ini Kepala Bidang SMA terkait proses PPDB tahun 2023.
Salah satu persoalan dikeluhkan wali murid yaitu maraknya dugaan jual beli bangku sekolah bagi murid baru. (Ril)
Tidak ada komentar