0
Sumsel Independen – Kemenko PMK menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Sumsel melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam Upaya Memberikan Perlindungan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan.
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Niken Ariati mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Implementasi Inpres Nomor 04 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan komitmen ke-18 pemerintah daerah di Sumatera Selatan sebagai penerima DBH Sawit dalam melindungi pekerja rentan sektor perkebunan.
Ia menjelaskan, sejak ditetapkannya PP 38 tahun 2023 tentang DBH Sawit pada 24 Juli 2023, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 91/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit pada 11 September 2023, Pada TA 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran DBH Sawit sebesar Rp 3,39 T kepada 294 kabupaten kota, termasuk kepada seluruh Pemda di Sumatera Selatan dengan total anggaran Rp 250,6 M.
“Untuk tahun 2024, pemerintah pusat mengalokasikan 221,3 M kepada 18 pemda di Sumsel (berkisar Rp 4-45M per masing-masing pemerintah daerah), Berdasarkan ketentuan dalam PMK 91/2023, besaran DBH tersebut dapat digunakan sebagai jaminan sosial bagi pekerja rentan di sektor perkebunan, ” ungkapnya usai Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (4/12/2023).
Niken memaparkan, saat ini jumlah pekerja rentan di Sumsel berjumlah 1,4 juta jiwa, dan berada pada golongan penduduk dalam kemiskinan ekstrim.
Maka komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan DBH untuk melindungi pekerja rentan menjadi penting.
Jaminan Sosial bagi pekerja rentan yang dimaksud adalah mengikutsertakan para pekerja rentan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan.
Dengan mengiur Rp.16.800 per bulan, atau Rp. 201.600 per hari setiap pekerja mendapatkan manfaat antara lain mendapatkan biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas (sesuai kebutuhan medis) hingga bisa bekerja Kembali, santunan cacat maks 56 juta, santunan kematian 42 juta bagi ahli waris termasuk beasiswa sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak.
“Artinya mengikutsertakan pekerja rentan dalam program Jaminan Sosial akan mencegah semakin banyaknya penduduk masuk dalam kemiskinan ekstrim,” jelas Niken.
Namun demikian, hingga di penghujung 2023 ini belum satupun pekerja perkebunan yang menikmati manfaat jaminan sosial melalui alokasi DBH ini di Sumsel.
Dalam mengalokasikan anggarannya bagi pekerja rentan perkebunan, termasuk memfasilitasi kesulitan teknis dan administrative yang dihadapi dalam proses pengalokasian dan pencairan DBH tersebut bagi pekerjanya.
“Untuk itu kegiatan monitoring dan evaluasi pada hari ini ditujukan untuk menggalang komitmen Pemerintah Daerah di Sumsel,” tegas Niken.
Untuk itu dalam kegiatan ini dihadirkan narasumber Direktur Produk Hukum Daerah, Kemendagri, Drs Makmur Marbun, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Kementan, Ardi Praptono dan Mariana Dyah Savitri fungsional Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu.
Kegiatan Koordinasi ini juga dibuka oleh Sekertaris Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir. S.A. Supriono. Peran Provinsi Sumsel sangat besar dalam hal ini mengingat selain menerima alokasi DBH sebesar 51,2 M di 2023 dan 45,2 M di 2024, Pemerintah Provinsi juga berkewajiban mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH Sawit dengan kabupaten/kota di wilayahnya dan kementerian negara/lembaga terkait. (DN)
Pos terkait
Pos Terbaru
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar