0
Sumsel Independen — Di tahun politik ini, di internet, khususnya media sosial, para Calon Legislatif (Caleg) nampaknya sudah gencar mempromosikan dirinya baik secara implisit maupun eksplisit. Berdasarkan pengamatan media, Caleg seperti Rubi Indiarta dari Partai Golkar dan Muh Sulaiman dari PPP kerap membagikan kegiatan pribadinya yang berurusan dengan masyarakat hingga flyer selogan visi dan misinya.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJII), mayoritas pengguna internet aktif khususnya sosial media didominiasi kaum milenial dan kaum diusia produktif. Tentu ini menjadi sarana Kampanye murah daripada Kampanye konvensional bagi para Caleg itu sendiri.
Menurut APJII Sumatera Selatan (Sumsel), Sony Oktapriandi, di Sumsel, suara millennial terdiri dari individu berusia antara 18 hingga 35 tahun dengan persentase pengguna aktif mencapai 40%. Dari jumlah penduduk yang menggunakan internet, sekitar 60% penguna internet baik aktif dan pasif menggunakan internet untuk berbagai keperluan seperti hiburan, edukasi, komunikasi, dan publikasi. Komunikasi melalui platform WhatsApp menjadi yang paling dominan di antara mereka. Oleh karena itu, Kampanye politik melalui media sosial menjadi strategi yang efektif, karena setiap kegiatan mereka terekam, dan engagement rate bisa menjadi alat indikator bagi politisi untuk mengukur popularitas dan daya tarik program mereka.
“Berita-berita politik bisa disebar lebih cepat dan langsung menarik perhatian masyarakat. Hal ini juga dapat memberikan peluang,” ungkap Sony saat dihubungi via telepon Senin (03/07/2023).
Sulaiman SH Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 1 mengaku Medsos sangat membantu sebagai medua sosialisasi kepada pemilih. Apalagu era digital sekarang hampir semua pemilih bermain medsos. “Saya pakai semua, IG, Tiktok, Fb karena sangat membantu sosialisasi, tidak hanya pemilih di dapil tapi juga jangkauannya lebih luas mengenalkan partai dan program,” ungkap ketua PPP Palembang ini.
Senada, Rubi Indiarta, S.E Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 2 menilai bahwa proses Kampanye harus mengikuti zaman. “Terlepas nanti berapa persen efektivitasnya. Kita belum memikirkannya. Tapi paling tidak cukup membantu Proses sosialisasi dan komunikasi dengan kawan-kawan dan konstituen kita” ujar Rubi yang juga Sekretaris Golkar Kota Palembang tersebut.
Kampanye melalui media sosial menjadi strategi yang populer untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari generasi ini. Namun, strategi ini juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri.
Praktisi IT, A.I.Sugiarta, S.Kom., M.Kom, mengingatkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana komunikasi politik yang bagus jika dikelola dengan baik, namun juga berpotensi menjadi sasaran sabotase oleh pesaing politik. “Tindakan sabotase atau penyebaran berita palsu melalui media sosial dapat menurunkan kredibilitas peserta pemilu, sehingga pengelolaan media sosial harus dilakukan dengan hati-hati,” kata Ahmad Isnaini Sugiarta.
Selain itu, konsistensi dalam menyampaikan program visi misi calon juga menjadi kunci penting dalam Kampanye melalui media sosial. Tim yang mengatur akun media sosial seorang calon harus memiliki kemampuan kompetensi yang sesuai dalam bidangnya agar pesan yang disampaikan tetap konsisten dan akurat.
Dalam penggiringan opini, sering kali terjadi kontak antara pesaing politik melalui komentar-komentar yang muncul di media sosial. Di sinilah peran tim ahli di bidang media sosial menjadi sangat penting. Mereka harus mampu melakukan counter kemampuan untuk me-respons tanggapan dari pihak lawan dan memberikan hak jawab yang tepat dari konstentasi peserta pemilu.
Dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan millennial, strategi Kampanye politik melalui platform ini menjadi kunci untuk memenangkan pemilihan umum. Namun, para politisi dan tim Kampanye harus memahami risiko dan tantangan yang terkait dengan penggunaan media sosial, serta menjaga kredibilitas dan keakuratan informasi yang disampaikan. Konsistensi dan kemampuan dalam merespons tantangan dari pesaing politik juga menjadi faktor penentu dalam menghadapi era digital yang semakin kompetitif ini.
Regulasi Pengawasan di media sosial Lemah
Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan regulasi atau aturan Kampanye di media sosial (medsos) yang dinilai masih lemah. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Bachtiar Baetal dalam diskusi publik ‘Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu 2024’, di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Senin (20/2/2023).
“Sebenarnya Bawaslu sudah memetakan ada sekitar 17 atau 18 potensi isu-isu krusial yang mungkin muncul pada saat tahapan Kampanye, belum ditambah dengan dana Kampanye,” kata Bachtiar.
Padahal, menurut Bawaslu konsep Kampanye telah mengalami perubahan.
Bachtiar mengatakan potensi-potensi krusial itu seperti Kampanye di tempat ibadah, hingga di media sosial. Namun, dia menyebut regulasi Kampanye di media sosial saat ini masih lemah.
“Termasuk Kampanye di tempat ibadah, pendidikan, penggunaan fasilitas pemerintah, Kampanye di medsos, di medsos juga itu jadi persoalan,” katanya
“Kami juga sedang melakukan kajian secara rutin terkait medsos, karena regulasi yang mengatur medsos itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada.”
Menurut dia, saat ini konsep Kampanye terus terjadi perkembangan. Oleh sebab itu, dia mengatakan Kampanye di media sosial besar kemungkinan akan dipakai ke depannya. (tim)
Pos terkait
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar