Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

Pemerintah DaerahSosial Kebudayaan

Pertanyakan Rencana Pembangunan Kantor Gubernur di Kramasan

Sumsel Independen – Rencana pemindahan sekaligus pembangunan kantor gubernur baru Sumsel yang saat ini sudah mulai tahap penimbunan menuai kritik keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia SUMSEL (MAKI).

Diungkapkan Deputy MAKI Sumsel, Feri, bahwa proyek t tersebut dinilai dapat berpotensi dalam merugikan keuangan negara dengan teknis dan visual pelaksanaan pekerjaan saat ini.

“Proyek ini harus diawasi oleh masyarakat, LSM dan media secara ketat dan kalau perlu mendirikan posko pengawasan di lokasi pekerjaan, karena pihak Kejaksaan tidak memiliki kemampuan teknis dan pastinya tidak setiap hari melakukan pengawasan.”kata Feri, Senin (09/11).

Dirinya juga menyampaikan, bahwa program pengawalan tersebut juga dinilai mirip dengan TP4D yang menurut Menkopolhukam justru lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

“Jaksa Agung ST. Burhanudin sendiri sudah membubarkan TP4 namun menggantinya dengan membentuk tim pengawalan Proyek Strategis Pemerintah di bawah Komando Jamintel,” ujarnya.

Baca Juga :   Plt Beni Hernedi podcast Bareng Sumeks Bahas Bangub dan program Pembangunan di Muba

“Cukup sudah program TP4D yang menghambat proses hukum dan jangan lagi ditambah dengan program kawal-kawalan ini,” tambahnya.

Dijelaskannya juga, proyek penimbunan yang mencakup areal seluas sekitar 40 hektar diperhitungkan alan menghabiskan dana untuk pengurukan sekitar 4 milyar per hektarnya, dengsn pekerjaan sendiri meliputi tahap tebas semak dan rumput, lalu penimbunan pasir urug dan tanah beragam jenis dan kemudian pekerjaan pembuatan tanggul dengan tanah setempat untuk menahan tanah timbunan.

“Proyek ini merupakan tahap awal dari rencana besar memindahkan lokasi kantor gubernur Sumsel dari tempatnya sekarang,” tungkasnya. (WrC/Ril)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button