Pj Bupati Apriyadi Hibahkan Lahan untuk Pendirian Kantor Samsat Muba II

Sumsel Independen – Pj Bupati Apriyadi Mahmud akan memberikan hibah lahan di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin untuk pendirian Kantor Samsat II Provinsi Sumsel.

Ini juga sebagai salah satu untuk mendongkrak pendapatan pajak dari sektor kendaraan. Hal ini diketahui saat Pj Bupati Apriyadi Mahmud menerima audiensi Jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin di Palembang, Senin (18/3/2024).

Baca Juga

Pj Gubernur Agus Fatoni Kunjungi Sentra Pempek 26 Ilir, Ajak Masyarakat Beli Pempek untuk Oleh-oleh Mudik ke Kampung

3 minggu lalu

Sambut Lebaran, Pj Bupati Apriyadi Beri Bingkisan untuk RT RW dan Kadus di Sekayu

3 minggu lalu

“Ada sekitar 1 hektar lahan nantinya di Desa Pinang Banjar tersebut bisa dimanfaatkan untuk pendirian Kantor Samsat II,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Apriyadi berharap, dengan adanya kantor permanen Samsat Muba II nantinya bisa mendongkrak pendapatan pajak dari sektor kendaraan. “Semoga terus bisa bersinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak terutama dari sektor kendaraan bermotor,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemdapatan Daerah Pemprov Sumsel Achmad Rizwan SSTP MM mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud yang sangat memberikan support maksimal untuk keberadaan permanen Kantor Samsat II Muba.

Baca Juga

Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi Prestasi dan Capaian Kabupaten Banyuasin pada HUT ke-22

5 hari lalu

Pj Gubernur Agus Fatoni Groundbreaking Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Babat Supat Musi Banyuasin

3 minggu lalu

“Lahan yang dihibahkan tersebut akan kami manfaatkan sebaik mungkin terkhusus untuk pembangunan secara permanen kantor Samsat Muba II,” tuturnya.

Lanjutnya, dalam rangka audiensi tersebut juga pihaknya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

“Dimana salah satunya ada perubahan pembagian dana bagi hasil yakni Kabupaten/Kota 66 persen dan Provinsi 34 persen, kalau selama ini porsi Provinsi 70 persen dan Kabupaten/Kota 30 persen,” terangnya.

Ia menambahkan, pembagian bagi hasil tersebut juga dilakukan secara real time. “Dari perubahan-perubahan tersebut bisa memaksimalkan sinergi dan transparansi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud turut didampingi Kepala BPPRD Haryadi SE MSi, Kepala BPKAD Zabidi, Kabid Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono SE MSi, dan Plt Kabag Prokopim Agung Perdana SSTP MSi. (Al/*)