Griya Literasi

Tidak Membuka Penjaringan, Langkah DPC Golkar OKU Selatan Dinilai Kurang Etis

Selasa, 23 Apr 2024 23:18 3 menit membaca
PEMKAB MUBA

Sumsel Independen – Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Kabupaten OKU Selatan menuai sorotan atas keputusannya yang dianggap kurang etis terkait Pemilihan Kepala Daerah 2024. Golkar secara tegas menyatakan tidak akan membuka dan melaksanakan proses penjaringan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, memilih untuk mengusung kader internal, Abusama S.H., sebagai bakal calon Bupati.

Ketua DPC Partai Golkar OKU Selatan, Yohana Yudha Yanti, melalui Sekretarisnya, Windya Alhadipuro, mengonfirmasi keputusan tersebut. “Ya benar, sebab Dari DPP Golkar telah menerbitkan SK penugasan kepada kader terbaik Abusama untuk maju di Pilkada OKU Selatan Tahun 2024,” ungkapnya.

Keputusan ini didasarkan pada kepercayaan terhadap Abusama serta hasil Pileg sebelumnya, dimana Golkar meraih 6 kursi di Kabupaten OKU Selatan. Windya menegaskan bahwa DPD Golkar OKU Selatan tidak akan membuka proses pendaftaran penjaringan untuk bakal calon Bupati OKU Selatan Tahun 2024.

Berbagai tanggapan muncul dari berbagai kalangan. Sekretaris partai Demokrat Kabupaten OKU Selatan, Suwito, menyatakan keputusan tersebut kurang etis. “Mungkin AD/ART partai Golkar dlm penjaringan bacabup/wacabup diperbolehkan utk mengajukan kadernyo saja. Walau secara etika politik sebenarnyo kurang etis,” ujarnya.

Suwito menyarankan untuk menanyakan langsung kepada partai Golkar mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah.

“Tapi untuk lebih jelasnya, cuba tanyakan secara langsung di DPC Partai Golkar. Prihal tentang mekanisme penjaringan bacabup/wacabup dalam pilkada Kab OKUS. Yang jelas Setiap Partai Politik yg membuka pendaftaran utk Pilkada OKUS secara umum, tentu sebagai kandidat yg ingin maju dalam kontestasi pilkada OKUS, tidak menutup kemungkinan HMD akan mendaftarkan diri,” tambah Suwito.

Pengamat Politik Kabupaten OKU Selatan, Sardianto S.Sos., M.M., menyatakan bahwa keputusan Golkar sah, namun tidak membuka penjaringan dianggap kurang tepat dalam konteks demokrasi.

“Seharusnya DPC partai Golkar tetap melaksanakan proses tahapan pembukaan pendaftaran bagi semua bakal calon kepala daerah yang ada di Kabupaten ini Hal ini untuk menunjukkan proses dari sebuah demokrasi yang ada di partai tersebut. Meskipun hasil finalnya siapa yang bakal di dukung di Pilkada Kabupaten OKU Selatan tetap ada di tangan partai Golkar itu sendiri,” jelasnya.

“Itu kan baru SK Penugasan, saya kira belum ada SK untuk dukungan untuk mendaftar ke KPU. Jadi masih ada celah sebenarnya bisa saja ada bakal calon lainnya nanti yang akan melobby di Provinsi atau di DPP karena DPP Golkarlah yang memutuskan siapa yang bakal di dukung oleh golkar di Pilkada OKU Selatan kedepan siapa yang bakal mendapatkan dukungan dari Golkar bagi bakal calon yang lain tetap ada celah sebenarnya.” tutupnya.

Windya dari Partai Golkar menegaskan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan AD/RT partai mereka. Meskipun demikian, pendapat beragam tetap muncul terkait keputusan tersebut, menyoroti aspek etika politik dan demokrasi yang terlibat.

Terkait isu ini, masih terbuka kemungkinan bagi bakal calon lainnya untuk meraih dukungan dari Golkar di masa mendatang. Sebab, keputusan final tetap berada di tangan partai tersebut. Semua pihak menantikan pengembangan lebih lanjut terkait dinamika politik jelang Pilkada OKU Selatan 2024. (DK)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


    MAJALAH TERBARU

    Majalah Independen Edisi LIV

    Sponsor

    Wujudkan Supremasi Hukum
    <

    Majelis Dzikir Ustadz H. Hendra Zainuddin

    Bengkel Las Listrik Karya Jaya

    Perumahan

    xBanner Samping
    xBanner Samping
    Beranda Cari Trending Lainnya
    Dark Mode