Berkas Perkara Korupsi KONI Sumsel Hampir Rampung, Tunggu Tahap II

Sumsel Independen – Dalam waktu dekat berkas perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel segera rampung.

Diketahui dalam kasus tim pidsus Kejati Sumsel, menjerat tiga orang tersangka yakni HZ, Suparman Roman, dan Ahmad Thahir.

Baca Juga

Penyidik Polda Sumsel Rencanakan Pemeriksaan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual di RS Bunda

6 hari lalu

Seorang Pria di Palembang Nyaris Babak Belur Dihakimi Warga, Kepergok Mencuri

1 minggu lalu

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, mengatakan dari informasi yang ia terima dari tim penyidik berkas tiga tersangka hampir rampung.

Menurut Vanny apabila berkas perkara tiga tersangka tersebut lengkap selanjutnya dilaksanakan tahap II atau P21.

Ia mengatakan, dalam tahap II atau P21 jaksa penyidik menyerahkan kewenangan barang bukti berikut para tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang.

Baca Juga

Penyerahan Barang Bukti Tersangka Kasus Korupsi Perpajakan di Perusahaan Energi

1 hari lalu

Kasus Dugaan Pelecehan, Polisi Panggil Oknum Dokter Yang Sudah Ditetapkan Tersangka

6 hari lalu

Masih dikatakan Vanny, dua dari tiga tersangka yakni Suparman Roman serta Ahmad Thahir telah dilakukan penahanan dirutan Pakjo Palembang.

Sementara, untuk satu tersangka lainnya yakni terhadap HZ masih belum dilakukan penahanan.

“Jadi harap bersabar, tinggal tunggu saja tanggal mainnya,” tegas Vanny.

Untuk diketahui, dalam penyidikan perkara ini Kejati Sumsel telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka yang diduga telah melakukan korupsi dana hibah, pengadaan barang dan jasa KONI Sumsel tahun 2021.

Suparman Roman sebagai sekretaris umum KONI Sumsel yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Akhmad Thahir sebagai ketua harian KONI Sumsel periode 2020-2022. Lalu, HZ selaku Ketua Umum KONI Sumsel saat itu.

Ketiga tersangka dijerat melanggar ke-1 primer pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor atau subsider Pasal 3 jo pasal 18 atau ke-2 pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. (DN)