Sumsel Independen – Masih banyaknya aset daerah berupa tanah baik milik pemkab maupun milik desa yang belum terdata, membuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKU Timur menggelar sosialisasi Percepatan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemkab OKU Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari di Ruang Bina Praja II Pemkab OKU Timur tersebut, menghadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) OKU Timur, Mahyudin.
Kepala BPKAD OKU Timur Agus Pahrimale SH MM melalui Sekretaris Hendro Prastowo Ak didampingi Kabid Aset Hardo Pranomo ST mengatakan tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk memperoleh solusi atas kendala administrasi dan pengukuran di lapangan sehingga proses pembuatan sertifikat tanah pemerintah dapat terbit sesuai dengan waktu dan jumlah yg ditetapkan.
“Selama ini banyak aset daerah terutama milik desa yang tidak terdata secara administrasi. Untuk itu kita tertibkan secara administrasi dan suratnya termasuk aset milik organisasi perangkat daerah (OPD) seperti sekolah, Puskesmas dan aset lainnya seperti lahan transmigrasi,” ujarnya.
Menurut Hardo, pihaknya tidak hanya melakukan inventarisasi tanah aset desa, namun juga melakukan pengamanan aset tanah.
“Yang menjadi permasalahan di lapangan adalah aset tanah yang berasal dari hibah Kabupaten OKU sebagai akibat pemekaran OKU Timur tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang cukup sehingga harus dilakukan pendataan dan inventarisasi terhadap aset tanah tanah dimaksud,” jelasnya.
Adapun sosialisasi tersebut diikuti 53 peserta yang berasal dari pengurus barang pengguna lingkup Pemkab OKU Timur, Kecamatan dan pemeintahan desa. (J)
Tidak ada komentar