Sumsel Independen — Dugaan pelanggaran terhadap aturan perekrutan tim seleksi calon anggota badan pengawas pemilu dari wilayah Sumatra Selatan 1 kabupaten/kota periode 2023-2028 yang terlibat sebagai calon legislatif pada tahun 2019 lalu telah memancing reaksi dari sejumlah pihak terkait. Salah satunya adalah Ketua DPRD Musi Rawas, Azandri S, IP, yang angkat bicara pada Rabu (26/4/2023).
“Saya selaku Ketua DPRD Musi Rawas dari fraksi PDIP, jikalah memang benar terindikasi agar kiranya BAWASLU RI segera mengevaluasi tim seleksi yang terlibat parpol, karena secara aturan sudah menyalahi undang-undang no 7 tahun 2017 tentang sistem perekrutan tim seleksi badan pengawas pemilu yang menyatakan tidak terlibat parpol sekurang-kurangnya 5 tahun,” tegas Azandri saat dibincangi awak media setelah paripurna pada Rabu (26/4/2023).
Menanggapi hal ini, Ketua DPC PKN Al Imron Harun, SH, juga menegaskan bahwa pihak terkait harus segera mengambil tindakan untuk menciptakan demokrasi yang jujur dan transparan.
“Ya, di sini pihak yang terkait harus segera mengambil langkah tegas demi menciptakan demokrasi yang jujur, transparan, dan adil,” tutup Imron. (den)
Tidak ada komentar