Ini Besaran Anggaran Operasional Tiap TPS di Sumsel

Sumsel Independen – Alokasi anggaran untuk 25.985 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sumsel sebesar Rp121.817.680.000. Setiap TPS dialokasikan Rp4.688.000.

Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya merincikan besaran tersebut terdiri dari pembuatan TPS, ATK, operasional KPPS dan konsumsi.

Baca Juga

Pertemuan Mawardi Yahya-Harnojoyo dengan Alex Noerdin, Lury: Kunjungan Tersebut adalah Hal Biasa

1 minggu lalu

HMD dan Hengki Sepakat untuk Pilkada Damai di OKU Selatan

1 minggu lalu

“Itu semua sudah ada rinciannya dan dalam waktu dekat akan segera kita transfer untuk pembuatan TPS,” ungkapnya, Sabtu (10/2/2024).

Adapula, rincian anggaran untuk pembuatan TPS dialokasikan sebesar Rp 2 juta yang digunakan untuk membiayai komponen kebutuhan tenda, kursi, meja, pembatas berupa tali atau sejenisnya, sound system, papan pengumuman.

Juga, Rp500 ribu untuk k ketersediaan alat pengadaan dokumen atau formulir berupa printer dengan fungsi pemindaian (scanner) dan foto kopi.

Baca Juga

Bantah Terkait Beredarnya Banner Prima – Fitri, DPC Grindra Palembang Sebut Masih Belum Fokus Pilkada

2 minggu lalu

Pilkada OKUS: Menaruh Asa di DPC PDIP

1 minggu lalu

Anggaran untuk operasional KPPS sebesar Rp1 juta per TPS yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, antara lain bantuan biaya paket data bagi KPPS untuk penggunaan aplikasi Sirekap sebesar Rp50.000,00, kertas, tinta printer, staples, lem, gunting atau alat pemotong (cutter), alat penghapus tulisan cair (correction pen), plastik warna hitam yang diperuntukan sebagai wadah yang dibawa oleh KPPS untuk TPS keliling (Lapas/Rutan), dukungan penyediaan makanan suplemen penambah daya tahan tubuh bagi KPPS, bantuan transport bagi KPPS yang melakukan perjalanan dinas, dan lain-lainnya.

Bukan hanya itu saja, Anggaran konsumsi selama pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebesar Rp1.188.000 TPS untuk 9 orang yang terdiri dari 7 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas ketertiban (Linmas).

Sementara itu, salah satu petguas KPPS yang enggan disebutkan identitasnya mengaku untuk pembayaran honor sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palembang.

“Kita berlandaskan surat edaran tersebut, jika telat pembayaran maka surat edaran inilah jadi acuan kami nantinya,” jelasnya.

Ia pun belum mengetahui apakah akan mendapatkan suplemen atau vitamin saat bertugas, karena belum ada informasi lanjutan mengenai itu.

“Kita tidak tahu dapat atau tidak suplemen saat bertugas,” tutupnya. (DN)