JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa Komisioner Bawaslu OI

Sumsel Independen – Tim jaksa Penuntut Umum Kejari Ogan Ilir, meminta Majelis Hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi dari kuasa hukum tiga Terdakwa Komisioner Bawaslu Ogan Ilir.

Diketahui JPU Ogan Ilir kembali menjerat tiga Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Ilir, tahun anggaran 2019-2020 yang turut serta merugikan negara Rp 7,4 miliar

Baca Juga

Kliennya Dituntut JPU 2,6 Tahun Penjara, Nurmala : Kita Minta Bebas

5 hari lalu

Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pencarian Korban Hilang ABK Jukung Yang Meledak atau Terbakar

3 minggu lalu

Adapun ketiga Terdakwa Darmawan Iskandar selaku Ketua, Karlina dan Idris masing-masing sebagai komisioner.

Dihadapan Majelis Hakim Masrianti SH MH, tim JPU membacakan tanggapan eksepsi dari kuasa hukum para Terdakwa, dalam poin tanggapannya penuntut umum menguraikan setelah memperhatikan eksepsi dari penasehat hukum tiga Terdakwa tersebut, pihaknya menilai eksepsi penasehat hukum Terdakwa terlalu berasumsi karena sudah masuk dalam ranah pokok perkara.

“Sehingga alasan eksepsi dari penasihat umum Terdakwa haruslah ditolak atau dikesampingkan. Karena sudah memasuki pokok perkara. Maka kami dalam kesimpulan meminta kepada majelis hakim untuk menolak keseluruhan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan melanjutkan sidang dengan pembuktian perkara,” tegas tim penuntut umum saat membacakan tanggapan.

Baca Juga

Dikejutkan, Seorang Pengangkut Sayur di Pasar Induk Jakabaring Palrmbang Sumsel Dibacok Teman Satu Profesinya

3 minggu lalu

Diduga Sakit Mendadak, Seorang Tukang Becak Meninggal Dunia Saat Menganyunkan Becak

1 minggu lalu

Penuntut umum juga menguraikan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa haruslah dibuktikan dalam persidangan.

Sebelumnya dalam perkara tersebut, telah menjerat Aceng Sudrajat dan Herman Fikri selaku koordinator sekretariat Bawaslu Ogan Ilir serta Romi tenaga honorer operator keuangan. Ketiganya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, kasus tersebut bermula saat Bawaslu Ogan Ilir memperoleh dana hibah senilai Rp 19 miliar yang bersumber dari APBD Ogan Ilir tahun anggaran 2019 dan 2020.

Kemudian, dari hasil penyidikan bahwa diduga telah terjadi perbuatan membuat pertanggungjawaban fiktif atau mark-up terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan yang diterima Kejari Ogan Ilir menyatakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp7,4 miliar. (DN)