Kemnaker Minta PT Sepatu Bata Tbk (BATA) Berikan Hak Pekerja Sesuai Aturan

Sumsel Independen — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan tanggapan terkait penutupan salah satu pabrik sepatu di daerah Purwakarta, Jawa Barat, yakni PT Sepatu Bata Tbk (BATA). Penutupan Pabrik ini disebabkan oleh penyusutan permintaan sepatu yang berlangsung selama empat tahun terakhir.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kemnaker meminta perusahaan untuk memberikan semua Hak Pekerja sesuai peraturan yang berlaku, terutama jika bisnis atau usaha sudah tidak bisa dipertahankan lagi alias bangkrut.

Baca Juga

Dosen Paham Periksa Skripsi Mahasiswa Contekan AI

2 minggu lalu

Jadi Bandara Domestik, Susno Sebut Pemda Harus Tanggung Jawab

3 minggu lalu

“Prinsipnya dari Kemnaker, kalau memang bisnis atau usaha sudah tidak bisa dipertahankan alias bangkrut, maka semua Hak Pekerja harus diberikan sesuai peraturan, dan semua itu (PHK/Pemutusan Hubungan Kerja) harus disepakati,” kata Indah.

Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Purwakarta, Alin Kosasih, menyatakan bahwa sebanyak 230 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penyetopan pabrik BATA. Meskipun perusahaan telah menawarkan Uang Kompensasi atau Pesangon sebesar 1 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK), namun buruh sedang melakukan negosiasi agar jumlah Pesangon ditambah.

“Untuk saat ini perusahaan menawarkan Uang Kompensasi 1 kali PMTK, atau karyawan mendapatkan satu kali Pesangon satu kali masa kerja. Namun saat ini buruh di PT Bata belum mau menerima karena lagi ada negosiasi, agar uang pesangonnya ditambahkan,” jelas Alin.

Baca Juga

Bukan Bandara Internasional Lagi, Bandara SMB II Palembang Berubah Menjadi Bandara Domestik

3 minggu lalu

Difavoritkan Sebagai Calon Dirut BUMN PT Bukit Asam, Inilah Profil Ahmad SE Putera Asli Sumatera Selatan

3 minggu lalu

Sebagai catatan, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, buruh yang terdampak PHK berhak mendapatkan Pesangon sesuai ketentuan PMTK. Jika PHK terjadi karena alasan perusahaan tutup akibat kerugian terus menerus atau keadaan memaksa, buruh berhak mendapatkan Pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, jika seorang karyawan berhak atas 1 PMTK, maka ia berhak menerima Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4).

Kemnaker dan pihak terkait terus memonitor perkembangan situasi ini untuk memastikan bahwa hak-Hak Pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(umi)