Sumsel Independen — Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Heri Amalindo telah melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lhkpn.go.id. Hal itu disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, Firdaus Hasbullah, SH, Senin (01/05/2023).
“30 Maret 2023, terkait LHKPN (Bupati) sudah clear semua (untuk LHKPN 2022),” ujar Firdaus.
Ia mengatakan hal-hal seperti ini sudah menjadi perhatian bupati karena menyangkut kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Pali itu sendiri. “Sebagai pejabat Negara dia patuh terhadap hukum,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, untuk sementara baru dua bupati yang mengklarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya di media ini mengenai tujuh kepala daerah di sumsel yang tidak patuh lapor LHKPN, yakni Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya dan Bupati Pali, Heri Amalindo.
Diberitakan sebelumnya, Pantauan Majalah Independen di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lhkpn.kpk.go.id pada Senin 24 April 2023, dari 17 kepala daerah di Sumsel baru sepuluh yang melapor. Sementara tujuh lainnya tidak melapor sebelum deadline 31 Maret lalu. Padahal kewajiban ini sudah diumumkan sebelumnya untuk periode pelaporan 2022 secara Online mulai tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023.
Adapun tujuh kepala daerah yang belum melaporkan, yakni Teddy Meilwansyah, Pj Bupati OKU (Tanggal Penyampaian 10 Januari 2022), Devi Suhartoni, Bupati Muratara (Tanggal Penyampaian 8 Februari 2022), dan Cik Ujang, Bupati Lahat (Tanggal Penyampaian 19 Februari 2022).
Lalu, Harnojoyo, Walikota Palembang (Tanggal Penyampaian 18 Februari 2022), Askolani, Bupati Banyuasin (Tanggal Penyampaian 10 Maret 2022), Panca Wijaya Akbar, Bupati Ogan Ilir (Tanggal Penyampaian 16 Februari 2022) dan Heri Amalindo, Bupati PALI (Tanggal Penyampaian 18 Februari 2022). (pp)
Tidak ada komentar