Pertajam Kemampuan Mahasiswa, FISIP UIN RF Palembang Adakan Praktikum Survei

Sumsel Independen – Survei ini adalah bagian dari Praktikum Perkuliahan Mata Kuliah Praktikum Survei Opini Publik dan difasilitasi oleh Institute For Social Studies Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah (RF) Palembang.

Untuk mempertajam kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktik survei, maka dipandang perlu melakukan praktik langsung ke lapangan dengan kontrol yang ketat baik secara teoritis maupun secarak praktis, seperti diungkapkan oleh Ketua Tim ISS FISIP UIN Raden Fatah Palembang Ahmad Muhaimin, M.Si di Palembang,Jumat (10/12).

Disampaikannya, tujuan lain adalah untuk menggali isu-isu yang sedang berkembang di kota
Palembang sebagai objek kajian yang akan dilihat, yakni isu seputar covid-19, performa kinerja Pemerintah Kota Palembang dan prediksi peluang kontelasi politik jelang pilkada 2024
mendatang.

Metode Survei yang digunakan adalah Multy Stage Random Sampling dengan menyasar semua populasi di Kota Palembang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 384 responden dan memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error – MoE) ±5 persen pada tingkat
kepercayaan (Convident Level) 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh
Pewawancara yang telah dilatih.

Semua Populasi Pemilih memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai Responden.

Berikut Beberapa Temuan Survei:
1. Temuan Terkait Isu Covid-19
Angka persentase masyarakat Kota Palembang yang telah melakukan vaksinasi sudah
mencapai 68,75 persen baik telah melakukan vaksinasi 1 atau 2. Sedangkan 31,25 persen belum sama
sekali melakukan Vaksinasi.

Dampak yang sangat terasa dari covid-19 adalah semakin buruknya kondisi ekonomi
rumah tangga, sebanyak 67,71 persen masayarakat Kota Palembang merasakan kemampuan
ekonomi lebih buruk sejak adanya covid-19. 25 persen menyatakan tidak ada perubahan. Hanya
6,77 persen masyarakat merasakan adanya peningkatan ekonomi di masa covid-19.

Terkait dengan aturan vaksinasi ketika hendak beraktivitas di ruang publik, sebanyak 54,69 persen masayarakat Kota Palembang setuju dengan aturan masuk ke tempat publik seperti
rekreasi, pusat perbelanjaan dsb, harus membuktikan telah divaksinasi. Sedangkan 43,75 persen menanggapi tidak setuju dengan aturan tersebut.

Namun untuk mendapatkan layanan publik lebih banyak yang menolak adanya aturan keharusan vaksinasi. sebanyak 47,39 persen masayarakat Kota Palembang setuju dengan aturan
untuk mendapatkan layanan publik seperti perbankan, pengurusan dokumen kependudukan,
pajak, pendidikan, perizinan harus membuktikan telah divaksinasi. Kemudian yang menolak aturan tersebut sebanyak 50,79 persen.

2. Temuan Terkait Kinerja Pemerintah Kota Palembang Semasa Covid-19
Mayoritas Masyarakat Kota Palembang menilai pelaksanaan pemerintahan Kota Palembang selama C0vid-19 memiliki performa yang baik. Sebanyak 81,51 persen menilai baik.
sedangkan 16,41 persen menilai pelaksanaan pemerintah Buruk.

Mayoritas Masyarakat Kota Palembang menilai puas dengan kinerja H. Harnojoyo. Sebanyak 78,65 persen menilai puas. Sementara 17,97 persen yang menilai tidak puas.

Mayoritas Masyarakat Kota Palembang juga menilai puas dengan kinerja Hj. Fitrianti Agustinda. Sebanyak 76,83 persen menilai puas. Sementara 16,9% yang menilai tidak puas.

Masalah yang harus dijadikan prioritas perhatian pemerintah Kota Palembang adalah persoalan daya beli masyarakat terhadap sembako menurun. Kemudian masalah penanganan covid-19, disusul kurang dan sulitnya lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan masalah banjiir dan kemacetan yang samapai saat ini belum bisa diselesaikan.

3. Temuan Terkait Pilkada 2024
Angka pengetahuan masyarakat Kota Palembang seputar Pilkada Kota Palembang baru 57,03 persen. Hal ini tentu masih dianggap wajar karena pelaksanaannya masih cukup lama.
Menyoroti elektabilitas Parpol di Kota Palembang, PDI-P menempati posisi tertinggi sebagai Parpol yang layak dipilih pada 2024 mendatang yakni mendapatkan dukungan
sebanyak 21,09 persen.

Di posisi kedua yakni Demokrat dengan memperoleh dukungan 13,54 persen.
Selanjutnya PAN 8,59 persen, Gerindra 8,07 persen, Golkar 7,81 persen, PKS 4,95 persen, Nasdem 4,43 persen, PPP 2,08 persen. Selebihnya dibawah 1 persen.

Sementara yang belum memberikan jawaban 26,30 persen. Dari beberapa tokoh yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Walikota
dan Wakil Walikota Palembang baru ada dua nama yang memiliki Popularitas di atas 50 persen.

Popularitas Fitrianti Agustinda menyentuh angka 64,06 persen dan disukai 50 persen, Sarimuda dikenal
oleh 62,76 persen dan disukai 38,28 persen. Disusul nama Ratu Dewa dengan popularitas 38,80 persen dan
disukai 21,35 persen. Kemudian Mularis Djahri dikenal oleh 26,82 persen dan disukai 12,76 persen. Nasrun Umar dikenal oleh 26,82 persen dan disukai oleh 15,36 persen.

Pada pertanyaan terbuka dan spontan terkait dengan pilihan responden terhadap calon Walikota yang pernah mereka dengar, sebanyak 28,39 persen responden menyebutkan akan
memilih Fitrianti Agustinda, 19,01 persen akan memilih Sarimuda, 12,24 persen akan memilih Ratu Dewa
dan 10,42 persen akan memilih Nasrun Umar (HNU).

Selebihnya ada nama Ahmad Zulinto, Abdul Rozak, Mularis, Hendri Zainudin, Akbar Alvaro dan Charma Afrianto masing-masing belum
menyentuh angka 5 persen.

Selanjutnya 19,27 persen tidak memberikan jawaban. Pada simulasi elektabilitas Tertutup, sebanyak 35,16 persen responden menyebutkan akan
memilih Fitrianti Agustinda, 19,53 persen akan memilih Sarimuda, 14,48 persen akan memilih Ratu
Dewa, 14,58 persen akan memilih Nasrun Umar (HNU), 5,47 persen akan memilih Ahmad Zulinto, 2, 86 persen
akan memilih Mularis Djahri dan 1,56 persen akan memilih Akbar Alvaro. Selebihnya 5,99 persen belum
menentukan pilihan. Dari responden yang menentukan pilihan mayoritas telah memiliki konsistensi yang
cukup kuat hingga 2024 mendatang. Dari semua pemilih Fitrianti Agustinda yang berpotensi berubah hanya 32,84 persen dan 67,16 persen sudah mantap dengan pilihannya. Pemilih Sarimuda 40 persen akan berubah dan 60 persen tidak akan berubah. Pemilih Ratu Dewa 34,15 persen akan berubah dan
65,85 persen tidak akan berubah. Dan yang menarik 62,07 persen pemilih Nasrun Umar berpotensi
berubah dan 37,93 persen tidak akan berubah.

Terakhir, faktor Visi Misi dan Program yang ditawarkan kandidat tetap menjadi alasan paling
dominan yang memengaruhi pilihan yakni 73,00 persen Selanjutnya adalah faktor pemberian imbalan
13,25 persen. Ajakan atau himbauan tokoh masyarakat setempat 6,50 persen.

Mengingat Pilkada Kota Palembang masih sangat panjang sehingga siapa saja memiliki peluang untuk memenangkan hati konstituen. Optimalisasi kerja-kerja politik berbasis komunikasi politik dan marketing politik yang baik akan menghasilkan citra dan brand yang kuat di benak publik.

Jika kandidat telah memiliki brand yang kuat di benak publik, maka loyalitas publik akan semakin kuat.

Demikianlah laporan hasil survei Institue For Social Studies FISIP UIN Raden Fatah Palembang, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara Metodologi, bahwa hasil survei yang digali dari lapangan ini hanya berlaku pada masa survei berlangsung, yakni 27-30 November 2021. Artinya kondisi realitas akan selalu berubah dan menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat. (Ril)