Sumsel Independen – DPRD Sumsel melakukan Reses Tahap I tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari – 5 Febuari 2024.
Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel I yaitu Ketua DPRD Sumsel sekaligus koordinator reses Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH, MH., Prima Salam, Dedi Supriyanto, Kartak Sas, Chairul S Matdiah, dan Mgs Syaiful Fadli.
Pertemuan dilakukan di Puskesmas Pakjo Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat (IB 1) dalam rangka menyerap aspirasi tentang penanganan stunting di Kelurahan Siring Agung.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hj. Penti menjelaskan Kota Palembang memiliki 42 Puskesmas yang tersebar di 18 Kecamatan. Dimana 36 Puskesmas telah terakreditasi paripurna dan 6 Puskesmas dalam akreditasi utama.
“Puskesmas pakjo menerima lebih dari 100 kunjungan pasien yang berobat sehari-hari, terkait stunting Puskesmas Pakjo memiliki 8 bayi stunting yang sudah ditangani dan mendapatkan bantuan makanan tambahan,” jelasnya (29/1).
Untuk menekan angka stunting semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Palembang turut terlibat dengan diwajibkan memberikan makanan telur setiap harinya kepada anak-anak stunting.
“Kami juga memberikan intensif kepada kader posyandu yaitu memberikan uang transport 100rb untuk kader-kader posyandu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Pakjo dr Novia Dina Roza M.Kes menyampaikan tiga keinginan untuk tahun anggaran 2024 ini.
“Kami ingin mengusulkan ibu, yang pertama yaitu perbaikan puskesmas pembantu di talang mas, kedua renovasi puskesmas Sungai Hitam dan, ketiga lahan parkir di puskesmas pakjo sendiri,” mintanya dengan sengat.
Pada sesi tanya jawab, Ketua DPRD Perempuan pertama ini menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat khususnya anak stunting dengan memberikan bantuan makanan tambahan kepada 17 posyandu yang ada di Kecamatan Ilir Barat Satu.
“Setiap posyandu saya pribadi memberikan 1 juta rupiah untuk makanan tambahan ya ibu-ibu kader posyandu. Keperluan lainnya seperti meja, kursi, seragam kader posyandu menyusul setelah 14 Ferbuari nanti,” ungkapnya.
Perempuan keturunan mangkunegaran ini juga mengingatkan bahwa stunting sebenarnya merupakan tugas pokok dri BKKBN tetapi Puskesmas menjadi garda terdepan dalam penanganannya.
“Perlunya sinegitas antar OPD dalam menangani permasalahan ini. Keluhan masyarakat mengenai berobat gratis juga harus ditangani, terutama bagi masyarakat pra sejahtera yang kesulitan menggunakan kartu prasejahtera dalam berobat,” jelasnya.
RA Anita mengatakan semua usulan ini akan berupaya untuk mengahadirkan pemerintah terhadap posyandu di seluruh sumatera selatan.
“Karena stunting ini, kita bisa diatasi bukan hanya setelah lahir tetapi harus secara preventif sejak dalam kandungan. Kami akan dorong bagaimana stunting di sumsel bisa turun,” pungkas politisi golkar ini. (Adv)
<
Tidak ada komentar