0
Sumsel Independen – Gerakan dari Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) Sumatera Selatan melakukan Aksi Damai terkait kejahatan mafia tanah yang terjadi di Indonesia termasuk sumatera selatan. Rabu, (12/07/2023).
Aksi dimulai di Gedung DPRD Sumatera Selatan dengan melakukan Pernyataan Sikap. Selanjutnya, massa aksi melakukan longmarch dan membuat macet jalan sepanjang 1Km ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang dikawal ketat oleh Pihak Kepolisian dari Polda Sumsel dan Polresta Palembang untuk melakukan aksi dan pernyataan sikap yang ke-2 kali nya. Sekaligus menagih janji Gubernur yang telah mengeluarkan SK Nomor:191/KPTS/DLHP/2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
Aditia Arif Laksana, S.Sos Selaku Koordinator Aksi mengatakan Persoalan agraria dan khususnya Konflik Agraria harus segera diselesaikan agar tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut dan dampaknya nanti kepada masyarakat yang lebih luas.
“Karena kehidupan masyarakat itu tidak terlepas dari persoalan akan lahan untuk melakukan aktivitas dibidang pertanian, sebagai sumber pangan dan usaha masyarakat. Maka hari ini, kami meminta perhatian khusus ke DPRD dan Gubernur Sumsel agar memberikan solusi konkret tentang apa yang menjadi persoalan kita hari ini” Kata Aditia.
Sementara itu, Herdi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel mewakili Gubernur Sumsel. Dalam tanggapannya, beliau mengatakan akan meneruskan semua tuntutan yang dipinta oleh AMIN Sumsel dengan mengadakan Audiensi pertemuan antara Gubernur Sumsel bersama perwakilan AMIN Sumsel dan Masyarakat yang terkena dampak sengketa pertanahan untuk membahas kelanjutan dan mencari solusi konkret.
“Untuk menindak lanjuti aksi hari ini dengan mekanisme Audiensi bersama Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Sumatera Selatan serta pihak-pihak yang terkait, mengingat Pak Gubernur belum bisa membersamai di dalam Aksi teman-teman hari ini, Insya Allah setelah dari sini kita akan meneruskan ke Pak Gubernur sehingga teman-teman di fasilitasi untuk bisa berdialog dan menyelesaikan persoalan tersebut” Ujar Herdi.
Adapun tuntutan dari Aliansiswa Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) Sumsel yakni :
1. Menuntut Menkopolhukam RI, Bapak Mahfud MD untuk mengusut tuntas perkara mafia tanah dan mafia hukum dalam kurun waktu 25 hari kerja.
2. Menuntut Menkopolhukam, Bapak Prof. Mahfud MD agar turun langsung menangani kasus mafia tanah dan mafia hukum di Indonesia.
3. Mengutuk keras keberadaan mafia tanah di Indonesia.
4. Penyelesaian konflik Tanah Sdr. Panca Trisna yang diduga melakukan pemalsuan acta otentik di Makassar melawan.
5. Usut tuntas kasus Simalinkar di Sumatera Utara, kota Medan.
6. Usut tuntas kasus yang terjadi di kota Bandung mengenai sengketa Lahan.
7. Contoh nyata dari korban mafia tanah di Tangerang Kota ialah Ketua Lembaga Ekonomi Umat MUI Pusat H. Sutrisno Lukito, dan kami menuntut agar Pak H. Sutrisno di bebaskan, dikembalikan hak-haknya, Serta kami mengutuk keras oknum mafia tanah dan mafia hukum.
8. Kami menuntut untuk perkara Tanah Adat, Tanah Ulayat, dan Tanah Negara yang beralih fungsi menjadi Lahan Tambang dan berubah atas nama PT/Perseorangan wajib dikembalikan kepada Masyarakat dan Negara.
9. Redistribusi lahan yang harus dilakukan oleh PTPN VII Cinta Manis kepada masyarakat Ogan Ilir khususnya yang terkena dampak dan hilang sumber kehidupannya.
Setelah selesai menyampaikan tuntutan kepada DPRD dan Gubernur Sumsel, massa aksi membubarkan diri dengan aman, dan tertib. Langkah selanjutnya adalah mengawal untuk Audiensi dari Perwakilan AMIN Sumsel, Masyarakat yang terdampak bersama Gubernur. (Ril)
Pos terkait
Pos Terbaru
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar